Hanura Berharap Rekonsiliasi Total untuk Hindari Kegagalan di Pemilu Legislatif 2019

Menurut dia, hal itu perlu diserukan menanggapi rendahnya elektabilitas Hanura dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dimana elektabilitas mereka hanya mencapai 0,7 persen.

Hasil itu tentu di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen untuk pemilu legislatif 2019.

"Tentunya rekonsiliasi menjadi modal dasar kami bangkit melewati ambang batas 4 persen," kata Dadang melalui pesan singkat, Kamis (25/1/2018).

Namun, Dadang menegaskan, rekonsiliasi harus dilakukan menyeluruh sehingga pemecatan di level daerah oleh kepengurusan pusat saat ini harus dihentikan.

Jika pemecatan terus dilakukan akan berdampak pada elektabilitas Hanura sebab mereka memiliki jaringan di daerah.

Ia pun meminta kepengurusan agar dikembalikan kepada hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016.

Bila tidak, ia meyakini Hanura akan sulit mengatrol elekabilitasnya lantaran mereka yang dipecat akan merongrong partai dengan membentuk barisan sakit hati.

Dadang mengingatkan tak ada kelompok yang boleh merasa menang dan kalah setelah rekonsiliasi kemarin demi menyolidkan partai.

"Jadi hentikan pemecatan! Hentikan Musdalub dan muscablub! Pasti Hanura akan menjadi besar," lanjut dia.

Selain Hanura, ada 4 parpol lain yang juga terancam tak lolos ke parlemen berdasarkan hasil survei LSI. Keempat parpol tersebut yakni PPP dengan 3,5 persen, PKS 3,8 persen, dan Nasdem 4,2 persen, dan PAN 2,0 persen.

Namun, karena margin of error survei ini 2,9 persen, maka perolehan NasDem masih tergolong riskan untuk tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.

Survei dilakukan pada 7-14 Januari 2018 dengan responden sebanyak 1.200 orang yang dipilih berdasarkan multistage random sampling.

Wawancara tatap muka dengan responden dilakukan serentak di 34 propinsi dari tanggal 7-14 Januari 2018. Margin of error survei ini adalah plus minus 2,9 persen.