Salin Artikel

Pasal Pidana Narkotika dalam RKUHP Dinilai Akan Persulit Penegak Hukum

Aturan dalam RKUHP dinilai mencampurkan antara hukum dan tanggung jawab untuk memberikan akses kesehatan bagi pemakai narkotika.

Hal itu dikatakan pengajar dan Kepala LPPM Unika Atma Jaya Asmin Fransiska dalam jumpa pers di Kantor LBH Masyarakat di Tebet, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

"Pasal pidana narkotika dalam RUU KUHP membenturkan kebijakan negara dengan regulasi. Dua hal ini seharusnya dipahami dalam kontekstual yang berbeda," kata Siska.

Menurut dia, aturan baru yang akan segera disahkan oleh DPR itu dapat mengurangi efektivitas penegak hukum.

Sebagai contoh, penegak hukum diwajibkan memproses hukum seorang pemakai narkotika.

Namun, di saat yang sama, penegak hukum wajib memberikan akses kesehatan bagi pemakai narkotika tersebut karena salah satu kewajiban negara adalah memenuhi akses kesehatan bagi pemakai narkotika.

Misalnya, menurut Siska, polisi dan jaksa harus memberikan konseling, pra-rehabilitasi dan pengobatan bagi si pemakai.

"Bagaimana negara bisa memastikan jaksa melakukan konseling. Padahal, kasus pidana paling banyak menyerap energi. Penegak hukum harus pikirkan untuk mendatangkan psikolog atau psikiater," kata Siska.

Masyarakat sipil dari berbagai organisasi mendorong agar DPR membatalkan diaturnya pidana narkotika dalam R-KUHP.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/19/13333511/pasal-pidana-narkotika-dalam-rkuhp-dinilai-akan-persulit-penegak-hukum

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Nasional
Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

Nasional
Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Nasional
Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan Karantina 'Bubble' untuk Moto GP dan KTT G20

Pemerintah Siapkan Karantina "Bubble" untuk Moto GP dan KTT G20

Nasional
UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

Nasional
Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Nasional
Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Nasional
Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Nasional
UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Nasional
Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Nasional
Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Nasional
UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota 'Nusantara'

UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota "Nusantara"

Nasional
Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.