Salin Artikel

Coklit Data Pemilih, KPU Ingatkan Petugas PPDP untuk "Door to Door"

Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, proses coklit yang benar adalah dilakukan dengan mendatangi dari rumah ke rumah (door to door).

Namun masalahnya, kata Pramono, selama ini seringkali cara kerja petugas PPDP hanya dari belakang meja, dan tidak betul-betul datang ke rumah.

Malah, sambungnya, ada juga yang menyuruh anaknya untuk mengecek warga pemilih. Atau, lantaran merasa sudah hapal dengan data warga pemilih, lantas melakukan coklit hanya berdasarkan perkiraan.

"Karena itu, kami ingin mengimbau kepada seluruh PPDP di 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada, mereka harus bekerja sungguh-sungguh mendatangi rumah ke rumah setiap warga dan melaksanakan prosedur ini dengan benar. Mencatat yang harus dicatat. Mencoret yang harus dicoret," kata Pramono di Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Pramono juga menegaskan, petugas PPDP tidak diperkenankan untuk meninggalkan data yang digunakan untuk proses coklit di rumah warga. Dengan harapan, agar warga itu sendiri yang mengisi datanya.

"Kadang data itu ditinggal saja, nanti warga yang ngisi sendiri. Itu tidak boleh. Ini demi langkah awal memperbaiki data pemilih Pilkada 2018 yang nanti juga sekaligus akan kita gunakan sebagai data Pemilih Pemilu 2019," terang Pramono.

Lebih lanjut dia mengatakan, apabila coklit pilkada serentak ini berhasil, maka akan menghasilkan data pemilih tetap yang rapi. Data pemilih tetap di Pilkada 2018 yang rapi akan menyumbang lebih dari 60 persen perbaikan data pemilih Pemilu 2019.

Dalam kesempatan sama, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan, kegiatan coklit ini tidak hanya mendata pemilih saja. Lebih dari itu, dalam kegiatan coklit ini, petugas PPDP juga melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga. Oleh karena itu, metode door to door wajib dilakukan.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/14/19151251/coklit-data-pemilih-kpu-ingatkan-petugas-ppdp-untuk-door-to-door

Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke