Ketua Komisi III: Citra DPR Sudah Negatif, Harus Lebih Tunjukkan Kontribusi Terhadap Negara

Ia memahami jika selama ini publik cenderung lebih banyak mempersepsikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara negatif. Citra tersebut, menurutnya, memang sudah ada sejak puluhan tahun, ketika parlemen dipaksa menerapkan demokrasi terpimpin.

Meskipun, citra negatif tersebut bukan berarti DPR tak berbuat apapun.

"Sudah menjadi fakta bahwa DPR telah berkontribusi. Namun, publik menilai kontribusi DPR sejauh ini masih sangat-sangat minimal," ujar Bambang melalui keterangan tertulis, Senin (1/1/2018).

Ia mencontohkan, dari segi fungsi legislasi, publik kerap menilai produktivitas DPR dari capaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Bahkan, muncul kesan di publik bahwa anggota dewan cenderung sibuk dengan masalah politik praktis serta mengesampingkan tugasnya sebagai wakil rakyat dan legislator.

Di samping itu, hasil survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International juga pernah menyimpulkan bahwa masyarakat sudah menilai DPR sebagai lembaga negara paling korup. Survei GCB tersebut dilaksanakan pada periode April - Juni 2016 di 31 provinsi di Indonesia.

Namun, Bambang melihat kritik tersebut merupakan bagian dari kepedulian publik terhadap DPR agar lebih menunjukan kinerja yang mumpuni.

"Kinerja yang mumpuni bisa diwujudkan jika DPR berani melakukan perubahan dan pembaruan, sebagaimana perubahan dan pembaruan yang coba terus dilakukan oleh pemerintah pusat, sejumlah institusi negara dan sejumlah pemerintah daerah," kata dia.

Tantangan 2018

Sebanyak 50 Rancangan Undang-Undang masuk ke daftar Prolegnas 2018. Publik kemudian banyak mempertanyakan apakah DPR bisa menyelesaikan pembahasan 50 RUU tersebut di tahun ini. Hal itu dinilai tak memungkinkan mengingat sudah mulai memasuki tahun politik dan berkaca pada tahun-tahun yang lalu, kinerja legislasi DPR kerap tak memuaskan publik.

"Masalahnya terpulang kepada DPR. Masyarakat yakin bahwa jika bijaksana dalam mengelola beban kerja dan alokasi waktu, DPR akan bisa menyelesaikan pembahasan 50 RUU itu. Inilah tantangan sekaligus harapan masyarakat," ujar Bambang.

Sementara itu, dari fungsi anggaran, Bambang mengingatkan agar seluruh anggota dewan berupaya mengkritisi semua kementerian dan lembaga pemerintahan. Namun, kritik tersebut adalah kritik yang konstruktif.

"Tanpa mengurangi fungsi pengawasan, DPR juga harus mengharmonisasi kemitraan antara komisi-komisi di DPR dengan semua Kementerian dan Lembaga. Negara butuh penguatan sinergi antara DPR dengan pemerintah," ujar Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII itu.

Di samping itu, kata Bambang, publik juga berharap DPR bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya membangun dan meningkatkan konektivitas yang sedang diwujudkan pemerintah. Misalnya dengan membangun infrastruktur jalan, perkeretaapian, bandar udara, pelabuhan, bendungan dan irigasi.

Selain itu, negara juga sedang berupaya meningkatkan elektrifikasi nasional serta memperluas dan meningkatkan efektivitas jaringan telekomunikasi.

"Upaya mewujudkan konektivitas menggambarkan betapa sibuknya Indonesia dewasa ini. Idealnya, DPR juga mengambil bagian dalam kesibukan itu agar terbentuk persepsi dibenak publik tentang DPR yang kontributif dan produktif," ujar Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa II (Jateng dan DIY) itu.