Salin Artikel

Pelaku Teror Tahun 2017 Meningkat, Dua di Antaranya Lakukan Bom Bunuh Diri

Pada 2016, tersangka kasus terorisme sebanyak 163 orang. Sementara, pada 2017, meningkat jadi 172 orang.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, ada dua kemungkinan yang menyebabkan angka pelaku teror meningkat. 

"Memang perkara teroris karena rencana serangannya meningkat atau memang langkah-langkah proaktif yang dilakukan oleh jajaran kepolisian," ujar Tito, dalam paparan Kinerja Polri 2017, di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Tito mengatakan, peningkatan tersebut karena langkah proaktif Polri untuk mendeteksi rencana aksi teror. Dengan demikian, aksi teror yang baru dalam tahap perencanaan bisa digagalkan.

Dari 172 pelaku, dua di antaranya meninggal dunia akibat bom bunuh diri.

Mereka adalah dua pelaku bom Kampung Melayu, Ahmad Sukri dan Ichwan Nurul Salam, pada Mei 2017.

Kemudian, sepuluh pelaku telah divonis di pengadilan dan 76 lainnya masih dalam proses sidang. Sedangkan 68 pelaku masih ditangani di tingkat penyidikan.

"16 pelaku meninggal dunia dalam penegakan hukum," kata Tito.

Baca: 17 Aksi Teror di Indonesia yang Memakai Telegram untuk Komunikasi

Menangani kasus terorisme sama juga dengan menantang maut, terutama bagi Densus 88.

Pada tahun 2017, sebanyak 18 anggota kepolisian menjadi korban dari berbagai tindak pidana terorisme. Empat di antaranya meninggal dunia, sementara 14 lainnya luka-luka.

Jumlah polisi yang menjadi korban dibandingkan tahun lalu juga meningkat.

"Ini di antaranya bom Kampung Melayu ada tiga (korban), di Poso (operasi) Tinombala satu orang juga meninggal dunia," kata Tito.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/29/14252371/pelaku-teror-tahun-2017-meningkat-dua-di-antaranya-lakukan-bom-bunuh-diri

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke