Salin Artikel

Cerita Kolonel Supri Abu Nyaris Pensiun Dini Gara-gara Chappy Hakim

Kolonel TNI Pnb Supri Abu bercerita, ketika ia menjadi instruktur pesawat Hercules di salah satu Skadron di Halim Perdanakusuma, Chappy menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Sebagai perwira menengah di Skadron, cita-citanya saat itu tentunya menjadi Komandan Skadron atau Komandan Lapangan Udara.

"Ternyata saya dipindahkan ke sekolah hukum. Rasanya saya mau keluar saja dari TNI AU," ujar Supri dalam acara peluncuran tujuh buku milik Chappy di Skadron 31 Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Minggu (17/12/2017).

Setelah mempertimbangkan sana-sini, ia memutuskan tidak jadi pensiun dini. Dengan tabah dan sabar, ia menjalani sekolah hukum udara tersebut bersama beberapa perwira menengah TNI AU lainnya.

Lambat laun, Supri paham keputusan atasannya itu. Chappy rupanya ingin menciptakan perwira TNI AU yang mendalami seluk beluk hukum udara.

Pasalnya, Indonesia dirasa masih sangat kurang dalam hal kedaulatan udara.

"Pada akhirnya, dari 40 orang yang sekolah, tinggal lima yang dari TNI AU, salah satunya adalah saya," ujar Supri.

Saat ini, ia sendiri menjabat sebagai Kepala Dinas Hukum Dirgantara di TNI AU. Tugasnya adalah melakukan kajian, analisis dan merekomendasikan kepada atasan mengenai kedulatan udara Indonesia.

Memperjuangkan FIR

Saat ini, Supri menjadi salah satu perwira yang memperjuangkan Flight Information Region (FIR).

Diketahui, wilayah ruang udara yang menyediakan layanan informasi penerbangan dan layanan peringatan di Indonesia itu saat ini masih dipegang Singapura.

"Kami sudah kirim ke Kemenlu agar protes ke Singapura. Namun Singapura bilang area itu adalah traditional training military. Itu tidak dikenal di hukum internasional yang seperti itu. Inilah yang terus kita perjuangkan," ujar Supri.

Supri mengatakan, pembahasan mengenai pengambilalihan FIR dari Singapura ini sudah dalam tahap akhir di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

"Kita tunggu saja. Saya sampaikan, dari aspek kedaulatan (udara), berhubungan sekali dengan FIR ini," ujar Supri.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/17/13340231/cerita-kolonel-supri-abu-nyaris-pensiun-dini-gara-gara-chappy-hakim

Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke