LPI: BIN dan Polri Paling Aktif Melawan Radikalisme

Direktur LPI Boni Hargens menjelaskan, BIN di bawah kepemimpinan Jenderal (Pol) Budi Gunawan dinilai mampu menyajikan informasi akurat ke Presiden Joko Widodo dan aparat kepolisian terkait kelompok radikal di Indonesia.

Di tataran wacana pun, Budi Gunawan dinilai aktif mereduksi pengaruh-pengaruh kelompok radikal.

"Salah satunya terkait Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Budi dengan tegas mengatakan bahwa itu bukan gerakan dakwah, melainkan gerakan politik. Ini pula yang memperkuat keputusan pemerintah membubarkan HTI," ujar Boni dalam keterangan persnya di bilangan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).

Jika BIN lebih fokus ke penyajian informasi, Polri lebih fokus ke tindakan pencegahan dini sekaligus penegakkan hukum terhadap kelompok radikal. Hal itu bisa dibuktikan dengan jumlah pelaku teror yang ditangkap sepanjang 2017.

Selain BIN dan Polri, LPI memonitor lembaga negara lainnya yang juga konsisten di dalam melawan aksi radikalisme. Lembaga itu, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI.

"Meskipun sosok Panglima TNI sebelum sekarang, Gatot Nurmantyo yang diduga berpolitik melalui kelompok-kelompok itu, namun itu rupanya tidak berpengaruh terhadap penilaian terhadap TNI secara umum," ujar Boni.

Adapun, MPR RI dinilai sebagai salah satu lembaga negara yang konsisten di dalam melawan radikalisme karena program sosialisasi empat pilar. Program itu dinilai cukup mempengaruhi masyarakat, terutama di tataran universitas.

Hasil pemantauan itu, lanjut Boni, dilakukan oleh tim khusus. Tim mengumpulkan data berdasarkan identifikasi subyek (lembaga negara), kemudian disandingkan dengan sejumlah sumber, misalnya wawancara, dokumen dan berita media massa.

Terakhir, tim menganalisis data-data kemudan didapatkanlah empat lembaga negara yang dinilai paling responsif melawan radikalisme.

Poin indikator dalam mengidentifikasi lembaga negara, antara lain kinerja lembaga dan kepemimpinan dalam lembaga tersebut. Kinerja lembaga, antara lain diukur dari kebijakan yang dikeluarkan, tindakan kongkret pimpinan lembaga dan kecepatan serta ketepatan pimpinan lembaga dalam mengambil keputusan.