Marsekal Hadi Tjahjanto Tegaskan Netralitas TNI Jelang Tahun Politik

Hal itu dia ungkapkan saat memberikan amanat dalam upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Lapangan Upacara Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu, (9/12/2017).

"Memasuki tahun politik, pesta demokrasi memberikan warna yang beragam yang bernuansa akan terjadinya konflik, TNI harus memegang teguh netralitasnya dari tingkat atas sampai satuan paling bawah," ujar Hadi.

Hadi menuturkan bahwa TNI juga berkomitmen untuk memberikan bantuan pengamanan penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, dia memastikan jajarannya akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok TNI.

"TNI berkomitmen memberikan perbantuan kepada vendor (penyelenggara pemilu) dan Polri dalam pengamanan Pilkada serentak pada tahun 2018 dan pemilu tahun 2019. TNI senantiasa harus mengutamakan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hadi.

Sejumlah pejabat tinggi negara, pejabat tinggi Mabes TNI dan Polri hadir dalam upacara serah terima jabatan tersebut, antara lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol Syafruddin.

Hadir pula Kepala Staf TNI AD Jenderal Moelyono dan Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi.

Prosesi serah terima jabatan kemudian dilanjutkan dengan acara pisah sambut di GOR Ahmad Yani Mabes TNI.

Marsekal Hadi Tjahjanto dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 83 TNI Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

Presiden Joko Widodo mengajukan surat yang berisi penunjukan Hadi sebagai calon Panglima TNI kepada DPR pada Senin (4/2/2017). Dalam surat itu juga tercantum mengenai pemberhentian secara hormat Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.

Presiden Joko Widodo sendiri melantik Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/12/2017).