Salin Artikel

Meski Urutan Kedua Cawapres, Demokrat Anggap Elektabilitas AHY Masih Rendah

Hal itu disampaikan Syarief menanggapi hasil survei Poltracking Indonesia yang menempatkan AHY di posisi kedua sebagai cawapres pendamping Presiden Jokowi di Pemilu 2019.

"Pertama tentu kita terima kasih kepada rakyat yang memberikan respon yang bagus terhadap pribadi Agus. Tetapi kan masih rendah gitu ya. Kami harapkan bisa lebih tinggi lagi. Ya kita lihat perkembangan ke depan gimana," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Saat ditanya apakah ada kemungkinan bila Demokrat berkoalisi dengan PDI-P di pemilu 2019, Syarief menjawab dalam politik semua hal bisa terjadi.

Namun, ia tak mau berandai-andai untuk pemilu 2019 sebab saat ini Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tengah diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia memprediksi jika MK membatalkan ketentuan presidential threshold maka situasi politik bisa berubah.

Ia menambahkan, yang terpenting bagi Agus saat ini ialah meningkatkan elektabilitasnya dengan semakin sering bertemu dengan masyarakat.

Syarief meyakini respons masyarakat ke depan akan semakin bagus dengan adanya tokoh muda di politik Indonesia.

"Ya sekarang ini jamannya pemimpin generasi muda ya. Dari semua sektor banyak kan pemimpin dunia yang usianya empat puluhan bahkan tiga puluhan juga ada. Mungkin eranya generasi muda sekarang," lanjut dia.

Hasil survei nasional Poltracking Indonesia menyebutkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai oleh publik sebagai figur yang paling tepat mendampingi Joko Widodo di Pemilu 2019.

Pada simulasi tujuh kandidat calon wakil presiden untuk Jokowi, Gatot menempati posisi teratas dengan 16,4 persen, sedangkan Agus menempel ketat di posisi kedua dengan 16 persen.

Adapun kandidat-kandidat cawapres Jokowi turut disimulasikan oleh Poltracking mengingat mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menjadi petahana pada Pemilu 2019.

"Dua kandidat tertinggi ini memiliki gap elektabilitas 0,4 persen," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR dalam paparannya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/28/12315361/meski-urutan-kedua-cawapres-demokrat-anggap-elektabilitas-ahy-masih-rendah

Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke