Sejumlah Fraksi Minta Ketua DPR Diganti, Apa Langkah Golkar?

Terkait hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Robert J Kardinal, menegaskan belum ada pembahasan yang dilakukan DPP Partai Golkar soal pergantian Ketua DPR.

Menurut dia, untuk mengganti Ketua DPR RI harus ada pembahasan terlebih dahulu di DPP Partai Golkar.

"Mekanismenya DPP yang rapat menentukan siapa, DPP perintahkan fraksi untuk laksanakan, kalau enggak ada itu, enggak ada," ujar Robert di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (24/11/2017).

Adapun saat disinggung sejumlah nama yang digadang-gadang akan ditunjuk sebagai Ketua DPR menggantikan Novanto ke depannya, Robert enggan berkomentar banyak.

Ia mengaku tak mengetahui munculnya nama-nama tersebut.

"Wah saya enggak dengar tuh. Kan diputuskannya di sini (DPP), bukan di sana (fraksi)," kata Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu.

Rapat pleno Partai Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.

Namun, sejumlah pihak meminta Golkar untuk segera menunjuk Ketua DPR RI baru menggantikan Novanto.

Salah satunya Ketua Dewan Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun menegaskan, dirinya tak memiliki sentimen pribadi pada Novanto. Namun, pergantian tersebut, menurutnya, perlu dilakukan demi citra lembaga.

"Ini dari etikanya sudah tidak bisa (jadi Ketua DPR). Harus diganti, lah. Kader Golkar juga banyak orang baik-baik. Kita harus jaga wibawa dan kehormatan lembaga," ujar Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2017).

Komarudin menilai, situasi saat ini tak hanya mengorbankan DPR tapi juga mengorbankan rakyat. Sebab, DPR merupakan wakil rakyat.

Ia menilai, rakyat memandang semua anggota dewan sama seperti Novanto.