Ada Hak Imunitas, Polri Serahkan Kasus Vicktor Laiskodat ke MKD

Ini disebabkan hak imunitas melekat pada Viktor selaku anggota DPR RI yang sedang menjalankan tugasnya.

"Kami dapat informasi bahwa dia laksanakan pada saat reses dan melaksanakan tugas. Ada surat tugas," ujar Herry saat ditemui di LIPI, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Kesimpulan tersebut didapatkan selama proses penyelidikan. Hak imunitas diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyatakan bahwa anggota dewan tidak bisa dipidana dalam rangka menjalankan tugas dalam jabatannya.

Dengan demikian, menurut Herry, Mahkamah Kehormatan Dewanlah yang berhak memeriksa Viktor.

"Kewenangan ada di MKD, bukan di polisi karena imunitas," kata Herry.

"Bukan tidak ada unsur pidana, tapi ada hak imunitas yang melindungi dia. Pidana mungkin ada. Tapi dia anggota DPR (yang menjalankan tugas)," kata Herry.

Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru dan empat orang lainnya melaporkan Viktor terkait pidato yang bersangkutan pada tanggal 1 Agustus 2017 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Ujaran Viktor dinilai menimbulkan masalah serius, karena berbau ujaran kebencian dan permusuhan. Pada pidato itu, lanjut dia, Viktor menyebut ada empat partai yang menolak Perppu Ormas dan pendukung khilafah.

Menurut dia, tudingan Viktor sebagai fitnah yang keji dan tidak mendidik. Pihaknya menyayangkan ujaran kebencian itu justru keluar dari mulut seorang pejabat negara sekaligus anggota DPR dan berasal dari partai pendukung pemerintah.

"Yang mana mereka mengkampanyekan 'saya Indonesia, saya Pancasila'. Tapi hari ini kita dapatkan bukti saudara Viktor tidak Indonesia, tidak Pancasila, karena membawa suasana masyarakat bawah untuk bermusuhan," ujar Zainudin.