Salin Artikel

Jelang Asian Games 2018, Pemerintah Fokus Genjot Prestasi Atlet

Saat ini, pemerintah fokus untuk menggenjot prestasi para atlet yang akan bertanding.

"Kita sekarang lagi perhatikan soal prestasi (atlet)," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Markas Marinir, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2017).

Kesiapan sarana dan prasarana pesta olahraga terbesar di Asia yang digelar setiap empat sekali itu, saat ini sudah mencapai 80 persen.

"Sarana boleh dibilang sudah 80 persen, seperti di Senayan sudah selesai kira-kira Desember lah, dan di Palembang juga banyak kemajuan," ujar Kalla. 

Menurut Kalla, persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-18 juga jauh lebih baik.

"Saya yakin semua selesai dengan baik," kata Kalla.

Asian Games 2018 yang akan berlangsung di Jakarta dan Palembang dipastikan menggelar 40 cabang olahraga (cabor) untuk dipertandingkan.

Olympic Council of Asia (OCA) juga memutuskan bahwa disiplin pertandingan atau perlombaan sebanyak 67. Adapun untuk total nomor pertandingan atau perlombaan mencapai 462.

Dari ke-40 cabor yang akan dimainkan pada Asian Games 2018, ada lima cabor yang statusnya baru. Kelima cabor itu ialah bridge, jet ski, paragliding, rollersport (terdiri dari skateboarding dan rollerskate), serta sport climbing.

Sementara itu, untuk disiplin pertandingan atau perlombaan, setidaknya ada tujuh disiplin baru. Selain skateboarding dan rollerskate yang masuk ke dalam cabor rollersport, ada juga basket 3X3 yang masuk ke dalam cabor bola basket.

Dari cabor martial arts, empat disiplin pertandingan baru dipastikan masuk ke dalam Asian Games 2018. Keempat disiplin pertandingan itu ialah jiu-jitsu, kurash, pencak silat dan sambo.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/17/16451841/jelang-asian-games-2018-pemerintah-fokus-genjot-prestasi-atlet

Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke