Salin Artikel

Ketua UKP-PIP Prihatin Ada Gubernur Salah Baca Teks Pancasila

Menurut Yudi, hal itu sebenarnya merupakan fenomena puncak gunung es di Indonesia.

"Itu puncak gunung es. Menurut survei tahun 2015 lalu, dari 100 orang Indonesia, 27 orang itu tidak lagi hapal sila-sila di Pancasila. Jadi tinggi sekali persentasi orang yang tidak hapal Pancasila itu," ujar Yudi, saat ditemui di Kompleks Istana Presiden, Rabu (15/11/2017).

Peristiwa itu, kata dia, mengindikasikan menurunnya pembelajaran sila-sila Pancasila di masyarakat, beberapa dekade terakhir.

Baca: Akui Salah Baca Teks Pancasila, Gubernur Sulbar Usulkan Rombak Urutan Sila

Yudi berpendapat, fenomena itu memecut semangat UKP-PIP untuk terus mengupayakan penghayatan sila-sila Pancasila.

Menghapal kelima sila itu adalah indikator minimal masyarakat menghayati sekaligus mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Makanya, isu strategis yang digalakkan UKP-PIP, adalah soal bagaimana mereaktualisasi dan merevitalisasi pemahaman terhadap Pancasila dengan metode delivery yang lebih menarik," ujar Yudi.

Salah baca teks Pancasila

Diberitakan, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengakui, salah mengucapkan teks Pancasila saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Pahlawan di Mamuju, Sulawesi Barat, 10 November lalu.

Ia berdalih, kesalahan itu terjadi karena terobsesi ingin mendekatkan sila pertama dengan sila kelima Pancasila yang dinilainya terlalu berjarak.

Mantan Bupati Polewali Mandar ini menilai, maraknya aksi terorisme, radikalisme, dan aksi kekerasan lainnya di Tanah Air salah satunya disebabkan jarak sila pertama dengan sila kelima terlalu jauh.

Baca: Viral, Video Gubernur Sulbar Salah Baca Teks Pancasila

Video Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar yang salah membaca urutan sila Pancasila viral di media sosial.

Video itu mengundang perbincangan pro dan kontra. Sila kelima Pancasila, yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dibacakan gubernur menjadi sila kedua.

Padahal, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, ia segera meralatnya dengan kembali membacakan sila kedua.

“Saya salah ucap, sila kedua di bawah sila kelima, kenapa? Karena saya selalu berpikir radikalisme, terorisme, komunisme, aksi demo, dan persoalan lainnya karena masih terlalu jauh antara sila pertama dengan sila kelima Pancasila,” kata Ali Baal di depan ratusan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Selasa (14/11/2017).

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/15/18001801/ketua-ukp-pip-prihatin-ada-gubernur-salah-baca-teks-pancasila

Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke