Salin Artikel

KPK Sebut Sekalipun UU KPK Digugat Setya Novanto, Proses Hukum Tetap Berjalan

"Dalam proses hukum, acuan yang digunakan adalah KUHAP, UU Tipikor dan UU KPK. Jadi sekalipun ada bagian dari UU tersebut yang diuji di MK, hal tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang berjalan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Rabu (15/11/2017).

Apalagi, lanjut Febri, ada penegasan dalam Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 58 tersebut berbunyi, "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,".

"Sehingga dalam penanganan kasus KTP Elektronik ini, kami akan berjalan terus," ujar Febri.

Febri melanjutkan, dalam penegakan hukum pihaknya punya tanggung jawab dan tugas untuk melakukannya secara adil dan berlaku sama terhadap semua orang. KPK tidak ingin ada kesan hukum tidak bisa menyentuh orang-orang tertentu.

"Jelas sekali, pengaturan Hak Imunitas terbatas untuk melindungi anggota DPR yang menjalankan tugas. Tentu hal itu tidak berlaku dalam hal ada dugaan tindak pidana korupsi. Karena melakukan korupsi pasti bukan bagian dari tugas DPR. Mari kita jaga lembaga terhormat ini," ujar Febri.

Sebelumnya, Pengacara Novanto Fredrich Yunadi mengatakan, ketidakhadiran kliennya di KPK lantaran pihaknya sedang mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pihak kuasa hukum Novanto sebelumnya memang menggugat dua pasal di dalam UU KPK di Mahmakah Konstitusi yakni pasal Pasal 46 ayat 1 dan 2 dan Pasal 12 UU KPK.

Fredrich mengatakan, jika gugatan mereka dikabulkan MK, maka kliennya tidak perlu hadir dalam pemeriksaan KPK. Jika tidak dikabulkan, pihaknya akan tunduk pada putusannya.

"Sambil menunggu hasil putusan MK terhadap JR yang diajukan. Putusan itu kan bisa iya, bisa tidak. Kalau iya berati tidak perlu hadir selamanya. Kalau tidak mau enggak mau kita harus tunduk pada hukum," kata Fredrich saat dihubungi, Rabu (15/11/2017).

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/15/12130141/kpk-sebut-sekalipun-uu-kpk-digugat-setya-novanto-proses-hukum-tetap-berjalan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.