Salin Artikel

Eks Bos Gunung Agung Terima 1,8 Juta Dollar AS dari Johannes Marliem

Anehnya, Oka tidak ingat keperluan uang tersebut diberikan kepadanya.

Hal itu terungkap saat Oka bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Oka bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Iya, tapi saya baru ingat setelah diberitahu penyidik. Saya sudah kasih bank statement pada penyidik," ujar Oka kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelum persidangan, Oka sempat menunjukkan surat keterangan rumah sakit yang menyatakan bahwa kesehatannya terganggu.

Pascamendapat perawatan rumah sakit, Oka mengalami gangguan atensi memori dan kelancaran berbahasa.

Kepada jaksa, Oka bahkan tidak dapat mengingat uang 1,8 juta dollar AS tersebut digunakan untuk apa.

Padahal, menurut jaksa, uang tersebut langsung ditarik melalui cek dan transfer, tak lama setelah dikirim ke rekening Bank OCBC atas nama OEM Investment, perusahaan milik Oka di Singapura.

Menurut jaksa, uang dari perusahaan yang diwakili Johannes Marliem tersebut dikirim pada 14 Juni 2012.

Dalam catatan keuangan, pengiriman uang tersebut ditulis untuk keperluan software development.

Namun, yang membuat jaksa heran, Oka mengatakan bahwa perusahaannya tidak ada yang berhubungan dengan sistem IT dan software (perangkat lunak).

"Saya juga lupa. Bingung saya," kata Oka.

Nama Made Oka Masagung muncul dalam beberapa persidangan kasus korupsi e-KTP. Oka pernah menerima 2 juta dollar AS dari Anang Sugiana Sudihardjo, selaku Direktur Utama PT Quadra Solution.

PT Quadra merupakan salah satu perusahaan anggota konsorsium yang mencetak e-KTP.

Nama Anang juga disebut-sebut dekat dengan Setya Novanto yang saat ini menjabat Ketua DPR RI.

Jaksa menduga ada kaitan antara uang-uang yang diterima Oka dengan Setya Novanto.




https://nasional.kompas.com/read/2017/11/10/16125751/eks-bos-gunung-agung-terima-18-juta-dollar-as-dari-johannes-marliem

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke