Salin Artikel

Hadapi Sidang, KPU Akan Jelaskan Secara Detil Bagaimana Sipol Bekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap dengan jawaban-jawaban yang akan diberikan dalam sidang tanggapan dugaan pelanggaran administrasi, Jumat siang (3/11/2017).

Ditemui usai sidang pemeriksaan Jumat pagi, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya akan menanggapi semua pokok-pokok laporan yang disampaikan oleh para pelapor dengan jawaban yang didasarkan pada fakta data dan bukti-bukti.

Misalnya, terkait sistem informasi partai politik (Sipol) yang banyak dilaporkan oleh para pelapor.

Hampir seluruh pelapor memperkarakan soal Sipol ini, mulai dari dasar hukum kewajiban Sipol sebagai instrumen pendaftaran hingga keandalan Sipol yang membuat mereka terkendala dalam memasukkan data parpol.

"Akan kami jelaskan secara lengkap cara maintenance Sipol, berapa lama, kapan," kata Pramono.

Menurut Pramono, perawatan (maintenance) yang dilakukan KPU terhadap Sipol tidak signifikan menghambat pendaftaran parpol.

"14 partai berhasil mendaftar dan dinyatakan lengkap," ucap Pramono.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting menambahkan, pihak KPU juga mencatat waktu-waktu ketika pada parpol masuk (login) ke Sipol. Apakah pada saat itu sedang terjadi gangguan atau tidak.

"Nanti akan kami sampaikan dalam jawaban dan kami menanggapi seluruh dugaan-dugaan maupun tuduhan yang disampaikan pada KPU," ucap Evi.

Sementara itu, mengenai petugas pendaftaran KPU yang juga banyak dikeluhkan oleh para pelapor, Evi menyampaikan, KPU memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang dijalankan oleh para petugas.

Dengan demikian, tidak ada pembedaan perlakuan terhadap parpol.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/03/13082041/hadapi-sidang-kpu-akan-jelaskan-secara-detil-bagaimana-sipol-bekerja

Terkini Lainnya

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke