Salin Artikel

Politisi PKS: Jika Terjadi Tsunami Politik, Nasib Jokowi Bisa seperti Ahok

Hal tersebut disampaikan Pipin dalam acara rilis Survei Populi Center yang mengangkat tema "3 Tahun Indonesia Sentris: Penilaian dari Rakyat" di Kantor Populi Center, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (2/11/2017).

Menurut dia, Jokowi bisa saja bernasib seperti Ahok apabila terjadi tsunami politik menjelang pemilu mendatang.

Dia menyinggung hasil survei Populi Center soal kepuasan publik atas kinerja Jokowi-Jusuf Kalla. Hasil survei, sebanyak 62 persen responden merasa puas.

Ahok dulu, menurut dia, juga mendapat tingkat kepuasan publik yang tinggi. Namun, karena terjadi tsunami politik, masyarakat tidak memilih Ahok, melainkan calon lainnya dalam Pilkada DKI 2017.

"Jadi kasusnya Ahok kemarin menunjukkan, meskipun masyarakat Jakarta puas,  masyarakat Jakarta lebih memilih yang lain, Anies-Sandi. Hal ini juga bisa terjadi pada pemerintahan Jokowi-JK," katanya.

"Kami melihat ke depan yang harus dilakukan pemerintah Jokowi-JK jangan sampai terjadi polemik, kemudian terjadi tsunami politik, disebabkan hal-hal kecil," tambah Pipin.

Pipin melihat, kini sudah ada polemik yang muncul, misalnya penerbitan Perppu Ormas yang sudah menjadi undang-undang.

"Bagi PKS kami menolak, bagaimana mungkin suatu undang-undang dengan pasal yang bertentangan dengan undang-undang dasar itu disahkan oleh DPR, diajukan oleh Presiden," ujar Pipin.

Kemudian, dia menyinggung soal kisruh antara TNI-Polri dalam hal pembelian senjata.

"Yang dirugikan masyarakat. Bayangkan kalau yang menjadi kisruh itu berantem antara TNI-Polri secara fisik di tengah-tengah masyarakat, masyarakat takut," ujar Pipin.

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/02/18534761/politisi-pks-jika-terjadi-tsunami-politik-nasib-jokowi-bisa-seperti-ahok

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke