Setelah Ada Ancaman Kubur Diri, Jokowi Akhirnya Serahkan Lahan ke Petani Telukjambe

Saat menghadiri acara pemberian program perhutanan sosial untuk pemerataan ekonomi di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11/2017), Jokowi tidak hanya menyerahkan sertifikat untuk petani di Muara Gembong, namun juga para petani Teluk Jambe.

Dalam pidato, Presiden pun menyinggung perjuangan petani Teluk Jambe dalam mendapatkan hak pengelolaan lahan di daerahnya.

"Saya ingat demo berbulan-bulan lalu di Jakarta. Terus mau mengubur diri di depan Istana, benar? Masak mau menyakiti diri sendiri," kata Jokowi, saat pidato.

(Baca: Petani Telukjambe Ancam Siapkan 300 Peti Mati jika Tuntutan Tak Dipenuhi Jokowi)

Saat itu, Jokowi pun mengundang petani masuk ke Istana. Dia bertanya mengenai status hukum lahan yang ingin tetap dikelola para petani. Rupanya, para petani hanya bermodal SKD, Surat Keterangan Desa.

Tentunya, SKD itu lemah secara hukum. Posisi para petani kuat jika memegang sertifikat.

"Oleh sebab itu, saat itu juga saya sampaikan kepada Pak Menteri ATR/ BPN, Pak Menteri ini selesaikan secepatnya," kenang Jokowi.

(Baca: Jokowi Terima Petani Telukjambe yang Lakukan Aksi Kubur Diri)

Meski demikian, setelah dilalui proses pengkajian, pemerintah tidak bisa menyerahkan sertifikat kepada para petani itu. Sebab, lahan itu adalah milik Perhutani.

Oleh karena itu, petani diberikan Surat Keputusan (SK) Pemanfaatan Hutan dan SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan. SK tersebut dinilai cukup secara status hukum agar petani tetap dapat mengolah lahan dan mendapatkan keuntungan dari sana.

Adapun, luas lahan yang diberikan kuasa pemanfaatan lahan kepada para petani Teluk Jambe ada dua.

Pertama, SK izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial kepada kelompok tani mandiri Teluk Jambe Bersatu, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang seluas 1.566 hektare dengan 783 kepala keluarga.

Kedua, SK pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan Bukit Alam Perhutani di petak 13, 14, 230 dan 24 BPKH Teluk Jambe, Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang seluas 158 hektare dengan 79 kepala keluarga.

"Izin pemanfaatan hutan ini tolong dipegang betul. Ini sampai 35 tahun pegang. Nanti kalau betul-betul dimanfaatkan, produktif dan mensejahterakan, diperpanjang lagi 35 tahun," ujar Jokowi.

"Artinya sebetulnya saudara-saudara sudah memiliki hak untuk mengerjakan (lahan). Status hukumnya juga jelas. Jadi enggak usah demo ke Istana lagi," lanjut dia.