Salin Artikel

Anggota DPR Naik Pitam saat Parlemen India Sebut Rohingya Teroris

Nurhayati tidak terima saat salah seorang anggota parlemen India menyatakan keberatan atas usul Indonesia untuk memasukkan isu Rohingya dalam emergency item sidang IPU.

Parlemen India bersikap bahwa Rohingya tidak seharusnya menjadi perhatian IPU lantaran merupakan aksi terorisme. Nurhayati pun langsung interupsi atasi pernyataan senator India itu.

"Bagaimana bisa Rohingya korban disebut sebagai teroris? Mereka membunuh manusia dengan mengatasnamakan demokrasi," ujar Nurhayati di Parliamentary Center.

Menurut dia, seharusnya Myanmar bisa mencontoh Indonesia dalam mengelola keberagaman dan demokrasi. Candi Borobudur menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia bisa melindungi umat minoritas maupun mayoritas.

"Borobudur yang merupakan tempat Buddha dijaga oleh muslim yang mayoritas di Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Oleh karena itu, Nurhayati menyatakan kekerasan yang diterima etnis Rohingya sama saja mengorbankan manusia demi menjaga kekuatan pemerintah di sana.

"Sudah saatnya isu ini tak hanya menjadi perhatian Asia, tetapi juga dunia. Kami mendorong agar Rohingya diakui sebagai warga negara untuk mendapatkan haknya," ucap dia.

India masih berusaha memberikan catatan keberatannya dalam pengajuan draf resolusi yang akan dihasilkan IPU. Sementara Myanmar yang menjadi sorotan selama pelaksanaan IPU lebih memilih tak bersuara.

Perhelatan IPU ke-137 diikuti sepuluh orang anggota DPR RI. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi pimpinan delegasi kali ini.

Anggota dewan lainnya adalah Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat), Evita Nursanty (PDI-P), Siti Hediati Soeharto (Golkar), Rofi Munawar (PKS), Vanda Sarundajang (PDI-P), Dwi Aroem Hadiatie (Golkar), Jon Erizal (PAN), Jazuli Juwaini (PKS), dan Amelia Anggraini (Nasdem).

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/15/06141821/anggota-dpr-naik-pitam-saat-parlemen-india-sebut-rohingya-teroris

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke