Salin Artikel

MA Benarkan KPK Tangkap Tangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado

OTT tersebut terkait kasus hukum di Manado, Sulawesi Utara. Dikabarkan seorang hakim dan anggota dewan yang diciduk lembaga anti-rasuah.

Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi membenarkan OTT yang dilakukan KPK terhadap jajarannya di Pengadilan Tinggi Manado, Sulut.

"Kalau menurut informasi awal Ketua Pengadilan Tinggi Manado. Tapi masih dicek kebenarannya," kata Suhadi dihubungi, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Baca: Lagi, KPK Tangkap Tangan Aparat Penegak Hukum dan Politisi

Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan sepenuhnya informasi tersebut siapa saja yang diamankan dalam OTT itu.

"Masih dicek kebenarannya. Kasusnya pun belum jelas," ujar dia.

Sebelumnya, informasi OTT itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, melalui pesan singkatnya pada Sabtu (7/9/2017).

"Jumat tengah malam KPK lakukan OTT di Jakarta terkait dengan kasus hukum di Sulawesi Utara," kata Laode.

Dua orang yang diamankan dalam OTT tersebut adalah aparat penegak hukum dan politisi. OTT itu terjadi hasil kerjasama dengan Mahkamah Agung (MA).

"Ada penegak hukum dan politisi yang diamankan," kata Laode. 

Baca: OTT KPK dan Ke-ndablek-an Publik 

Tim lembaga anti-rasuah tersebut mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi OTT. Saat ini, tim KPK juga masih berada di lapangan.

"Sejumlah mata uang asing diamankan sebagai barang bukti di lokasi. Tim masih di lapangan," ujar Laode.

Rencananya pada Sabtu malam akan dilakukan konferensi pers terkait OTT tersebut.

"Kami belum bisa informasikan lebih lanjut. Selengkapnya akan kami sampaikan pada konferensi pers nanti," ujar Laode.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/07/12451261/ma-benarkan-kpk-tangkap-tangan-ketua-pengadilan-tinggi-manado

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke