Jika Yorrys Telah Dicopot dari Pengurus Golkar, Nusron Akan Protes

Jika hal tersebut benar, maka Nusron memastikan dirinya akan memprotes keputusan itu.

"Kalau Pak Yorrys dipecat (sebagai Korbid Polhukam), kalau saya sudah melihat, saya akan protes," ujar Nusron di sela rapat internal partai di Hotel The Sultan, Jakarta, Kamis (5/10/2017) malam.

Ia menambahkan, restrukturisasi pengurus harus melalui rapat pleno sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi partai. Hal itu tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART) Partai Golkar.

Adapun pleno pencopotan Yorrys sebagai pengurus partai, menurut dia, belum pernah dilakukan.

Restrukturisasi, kata dia, tak bisa hanya dilakukan berdasarkan keputusan ketua umum atau sekretaris jenderal saja.

"Di Golkar itu tidak mengenal mandataris munas. Jadi kolektif kolegial," ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, sebelumnya menyampaikan bahwa Ketua Umum Setya Novanto menyiapkan langkah untuk merevitalisasi atau merestrukturisasi susunan pengurus partai.

Menurut dia, revitalisasi kepengurusan merupakan salah satu keputusan penting pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Balikpapan beberapa waktu lalu. Rapimnas itu, kata dia, memberikan mandat kepada ketua umum untuk menjalankannya.

Adapun informasi pencopotan Yorrys mengemuka beberapa waktu lalu. Yorrys dinilai vokal menyuarakan kondisi partai. Ia juga lantang mengkritik kepemimpinan Novanto yang sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

(Baca: Golkar Copot Yorrys Raweyai sebagai Korbid Polhukam)

Yorrys kemudian menjadi Ketua Tim Kajian Elektabilitas Partai Golkar. Tim itu menyarankan agar Golkar segera menunjuk Plt pengganti Novanto. Sebab, elektabilitas Golkar terjun bebas sejak Novanto menjadi tersangka.

Sedianya, tindak lanjut hasil rekomendasi tersebut adalah dilaksanakan rapat pleno untuk mendengar jawaban Novanto.

Namun, rapat pleno soal penonaktifan Novanto tak kunjung dilakukan bahkan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan pascaKetua DPR RI itu memenangkan praperadilan.