Salin Artikel

Isu Kebangkitan PKI Dinilai Punya Tujuan, Bisa Politik atau Ekonomi

Dia mengatakan, dari hasil survei opini publik yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dapat disimpulkan, isu kebangkitan PKI hanya merupakan fenomena dunia maya, bukan dunia nyata.

Hal tersebut didukung oleh persepsi publik yang tidak setuju dengan isu kebangkitan PKI. Survei SMRC mengungkap bawa yang tidak percaya dengan kebangkitan PKI mencapai 86,8 persen responden.

"Jadi, ini bukan sesuatu yang nyata. Dengan kata lain, sesuatu yang diada-adakan, diciptakan. Sesuatu yang dimobilisasi untuk tujuan tertentu, bisa politik, bisa ekonomi," kata Syamsuddin dalam paparan hasil survei SMRC, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Mengenai aktor yang menggunakan isu kebangkitan PKI untuk memobilisasi opini publik, Syamsuddin menuturkan bisa dilakukan siapa saja.

"Banyak pihaknya. Ada yang anti-Jokowi, ada yang ingin berkuasa pada 2019, ada politisi busuk, ada pengusaha hitam, ada kaum radikalis agama. Mereka lah yang memanfaatkan isu kebangkitan PKI," kata Syamsuddin.

Menurut dia, isu kebangkitan PKI ini memang dimobilisasi oleh elite untuk kepentingan kekuasaan, yaitu eskalasi kekuatan menuju Pemilu 2019.

"Bahwa kemudian survei ini mengkonfirmasi persepsi itu kebetulan oleh sebagian pendukung Prabowo, PKS, PAN, dan Gerindra, itu sesuatu yang tidak terelakkan," kata dia.

(Baca: Survei SMRC: Lebih Banyak Pendukung Prabowo Percaya PKI Bangkit Dibanding Jokowi)

Tiga Indikator PKI Bangkit

Hasil survei SMRC juga menunjukkan kesimpulan bahwa isu kebangkitan PKI lebih dipercaya oleh kaum muda (di bawah 21 tahun), laki-laki, Muslim, perkotaan, berpendidikan tinggi, dan berpendapatan tinggi.

Syamsuddin sependapat dengan hasil survei tersebut. Namun, ia menambahkan, yang percaya isu kebangkitan PKI adalah orang-orang yang tidak mau mencoba memahami sejarah bangsa.

Sejarah itu terkait bagaimana sesungguhnya masalah PKI, tidak hanya saat Peristiwa 65 tetapi juga sebelum itu.

"Jadi, yang paling pokok bagi saya di sini adalah survei SMRC ini mengkonfirmasi isu kebangkitan PKI itu sesuatu yang memang diciptakan. Bukan sesuatu yang nyata," kata Syamsuddin.

Menurut dia, untuk menunjukkan bahwa PKI itu memang nyata-nyata bangkit, setidaknya dibutuhkan tiga indikator.

Pertama, adanya wadah atau organisasi terkait paham komunisme itu.

"Saya kira tidak ada saat ini. Apa wadahnya? Jelas bukan PKI," kata Syamsuddin.

PKI sebagaimana diketahui, telah dinyatakan sebagai organisasi politik terlarang melalui TAP MPRS Nomor 25/1966.

Kedua, ada pemimpin atau tokoh dari gerakan atau organisasi berpaham komunisme itu.

"Apa ada tokohnya? Enggak ada juga. Tidak bakal ketemu. Memang itu isu yang dibuat-buat," tuturnya.

Indikator terakhir, yaitu kencangnya isu yang diusung oleh "organisasi jelmaan PKI" tersebut di masyarakat. Entah itu isu kemiskinan, kesenjangan sosial, atau ketimpangan.

"Oleh sebab itu, sejak awal bahkan sebelum survei SMRC, saya pikir isu ini sesuatu yang mengada-ada, tidak nyata, dan tidak ada indikasinya," kata Syamsuddin.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/29/17215241/isu-kebangkitan-pki-dinilai-punya-tujuan-bisa-politik-atau-ekonomi

Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke