Salin Artikel

Sidang Putusan Praperadilan Setya Novanto Digelar Sore Ini

Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hakim tunggal Cepi Iskandar pada pukul 16.00 WIB. KPK dan Setya Novanto sama-sama optimistis mereka akan menang dalam praperadilan ini.

Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengatakan, langkah pihaknya menetapkan Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Ada fakta hukum, ada bukti permulaan, dan ini didukung oleh sekitar 270 dokumen, surat, rekaman, dan keterangan ahli," kata Setiadi saat dihubungi, Jumat pagi.

(Baca: KPK Hadirkan Ahli IT dalam Praperadilan Setya Novanto)

"Itu semua jadi dasar hukum bagi kami untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka. Jadi, penetapan tersangka itu sudah sah," tambahnya.

Setiadi hanya menyayangkan langkah Hakim Cepi menolak mengizinkan pemutaran rekaman pada sidang Rabu kemarin. Padahal, rekaman yang diambil pada 2012 lalu itu bisa menunjukkan siapa-siapa saja yang sejak awal terlibat dalam merancang korupsi e-KTP.

"Dalam rekaman itu terbukti bahwa tindak pidana korupsi memang dilakukan bersama, dan merupakan perbuatan permufakatan jahat. Berdasarkan rekaman tersebut, sejak awal perencanaan e-KTP itu sudah ada pihak tertentu yang ingin mendapat keuntungan," ujarnya.

Sementara, Kuasa hukum Setya Novanto, Agus Trianto menegaskan, proses penetapan kliennya sebagai tersangka cacat hukum karena tidak melalui prosedur yang benar.

Agus merasa sudah memaparkan berbagai argumen dan bukti di sidang praperadilan. Ia optimis Hakim Cepi mengabulkan gugatan kliennya.

(Baca: Hakim Tolak Eksepsi KPK dalam Praperadilan Setya Novanto)

"Permohonan kami sepatutnya dikabulkan karena kami meyakini telah berhasil membuktikan apa yang menjadi dasar dan alasan permohonan," ujar dia.

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu. Ia lalu mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September. Gugatan terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.

Dia keberatan atas status tersangka dari KPK. Ketua Umum Partai Golkar ini diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, pada kasus e-KTP.

Novanto sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Selain itu, Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/29/08202341/sidang-putusan-praperadilan-setya-novanto-digelar-sore-ini

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Tegaskan Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Dorong Proses Perdamaian

Airlangga Tegaskan Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Dorong Proses Perdamaian

Nasional
Dapat Tugas Khusus dari Megawati, Puan Disiapkan Jadi Penerus Ketum PDI-P?

Dapat Tugas Khusus dari Megawati, Puan Disiapkan Jadi Penerus Ketum PDI-P?

Nasional
Banting Tulang PDI-P demi Antar Puan Maharani ke Panggung Pilpres...

Banting Tulang PDI-P demi Antar Puan Maharani ke Panggung Pilpres...

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berujung Penjara

LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berujung Penjara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

Nasional
Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Nasional
Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Nasional
Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Nasional
Pro Kontra RKUHP

Pro Kontra RKUHP

Nasional
Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

Nasional
3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

Nasional
Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Nasional
Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Nasional
Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Nasional
Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.