Golkar Tetap Evaluasi Ketua Umum meski Novanto Menang Praperadilan

Hal ini akan dilakukan Partai Golkar meskipun Novanto menang dalam sidang praperadilan. Novanto mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka olek Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Nurdin, evaluasi merupakan hasil rekomendasi dari tim kajian elektabilitas Partai Golkar.

"Nanti akan evaluasi. Seperti saya bilang seberapa jauh pengaruh (kasus korupsi) e-KTP ini terhadap kinerja partai khususnya elektabilitas dan popularitas. Tetap evaluasi (meski menang praperadilan)," kata Nurdin di Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/9/2017).

Menurut Nurdin, kasus korupsi e-KTP telah menggerogoti elektabilitas Partai Golkar sehingga tidak bisa dibiarkan.

Ia menambahkan, praperadilan merupakan urusan pribadi Novanto sehingga Partai Golkar tak berhak mencampuri. Partai Golkar telah menyerahkan sepenuhnya urusan hukum kepada Novanto.

Nurdin menuturkan, yang terpenting bagi Partai Golkar saat ini adalah mempertahankan elektabilitas partai yang kian terjun bebas. Ia menuturkan Golkar terus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa partai berlambang beringin itu tak terlibat kasus tersebut.

"Tidak ada hubungannya (praperadilan dengan pleno). Urusan praperadilan urusan pribadi Novanto, urusan DPP urusan DPP Golkar. Jadi urusan praperadilan (kami) sama sekali tidak mencampuri, memahami dan tidak ingin memahami," kata Nurdin.

Sebelumnya, Nurdin membenarkan adanya rekomendasi penunjukan pelaksana tugas (Plt) sebagai pengganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang kini berstatus tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Nurdin mengatakan, rekomendasi tersebut muncul dari tim kajian elektabilitas yang dipimpin oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai.

Ia menyatakan, dalam rekomendasinya, tim kajian elektabilitas menyarankan agar Golkar segera menunjuk Plt pengganti Novanto. Sebab, elektabilitas Golkar terjun bebas sejak Novanro menjadi tersangka.

Namun, kata Nurdin, rekomendasi tersebut belum menjadi keputusan partai sebab baru akan diputuskan pada Rapat Pleno DPP yang direncanakan berlangsung Kamis (27/9/2017) besok.

Saat ini, rekomendasi tersebut sudah diserahkan kepada Novanto oleh Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham. Ia menambahkan, nantinya Ketua Umum atau Novanto sendiri yang akan memutuskan apakah setuju dengan rekomendasi tersebut atau tidak.