Soal KPK Vs Pansus Angket, Jokowi Dianggap Lupa Tugas Kepala Negara

Sebab, Jokowi berulang kali menegaskan tak ingin campur tangan dalam kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pansus Hak Angket DPR RI terhadap KPK.

"Perlu diingatkan ke Presiden Jokowi, beliau bukan hanya kepala pemerintahan. Kalau beliau mengatakan ini ranah legislatif," kata Dillon di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

(baca: Mahfud MD: Produk Pansus Angket KPK Tak Berguna, Itu Sampah Saja)

Menurut Dillon, Jokowi seharusnya menempatkan diri sebagai kepala negara yang berpihak kepada rakyat.

"Jokowi punya peran sebagai kepala negara. Jadi kita minta sebagai kepala negara harus berpihak kepada republik, berpihak pada rakyat, berpihak pada masa depan," ujarnya.

Karenanya, Dillon meminta Jokowi segera menengahi perseteruan antara lembaga anti-rasuah dengan parlemen.

"Jokowi tidak bisa mengatakan bahwa itu bukan ranah dia," ujar Dillon yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi tersebut.

(baca: KPK: Jika Tak Dihentikan, DPR Bisa Pakai Angket terhadap MA dan MK)

Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah mengingatkan bahwa tugas pemberantasan korupsi di Tanah Air bukan tugas KPK semata. Pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.

"Kalau KPK dibiarkan sendirian, maka usaha pemberantasan korupsi tidak akan pernah selesai. Ini tugas kita semua," kata dia.

"Tugas Presiden, tugas Menteri, tugas DPR RI bahkan sebagai warga negara masyarakat untuk memerangi korupsi," kata Chandra.

(baca: Istana Jelaskan Dua Alasan Jokowi Tak Intervensi Pansus Angket KPK)

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki sebelumnya menegaskan, Presiden tidak akan mendukung pelemahan terhadap KPK.

Namun, jika Presiden diminta mengintervensi Pansus Hak Angket KPK yang sedang bergulir di DPR, Teten memastikan bahwa Presiden tak akan melakukannya.

(baca: KPK: Sulit Menangkap Ide Positif di Balik Pansus Angket DPR)

Sikap ini akan dipertahankan Jokowi meskipun publik menilai Pansus Hak Angket mengarah ke pelemahan terhadap KPK.

Setidaknya ada dua alasan bagi Jokowi. Pertama, Presiden berprinsip bahwa Pansus Hak Angket KPK merupakan wilayah legislatif, bukan eksekutif.

Kedua, Teten menegaskan, bergulirnya Pansus Hak Angket KPK, berdasarkan pendapat para ahli hukum, tidak akan berdampak pada keberadaan KPK.