Wiranto Minta Gereja Ikut Berperan Aktif dalam Pembangunan di Papua Barat

Hal tersebut dia ungkapkan saat membuka rapat kerja nasional (Rakernas) GPKAI di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Senin (25/9/2017).

“Untuk dapat mewujudkan itu semua (pembangunan di segala bidang) maka diperlukan peran aktif semua pihak termasuk gereja, suatu lembaga yang menyatu dengan napas kehidupan masyarakat. Dari gereja-lah karakter masyarakat Tanah Papua terbangun menjadi karakter yang memiliki keimanan dan wawasan kebangsaan yang kuat,” ujar Wiranto, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (25/9/2017).

Dalam kesempatan itu, Wiranto menegaskan keseriusan pemerintah dalam program pembangunan di Provinsi Papua Barat.

(Baca: Eurico Guterres: Wiranto Sudah Jadi Menteri, tapi Kok Kami Gembel?)

Melalui program nawacita, kata Wiranto, Presiden Joko Widodo, berupaya untuk mengejar ketertinggalan di Papua Barat dan membangun dari pinggiran. Untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah tengah membangun jalan Trans Papua dari Sorong ke Kaimana sepanjang 649 Km dan kini pembangunannya telah mencapai sepanjang 360 Km.

Selain itu, ada pula pembangunan jalan nasional yang terhubung antar Kabupaten sepanjang 472 Km dan saat ini tersisa 6 Km yang masih dalam pengerjaan.

“Pemerintah juga fokus di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat. Harapannya program membangun dari pinggiran ini bisa mengembangkan kesejahteraan rakyat yang berada di garis depan NKRI ini,” ucap Wiranto.

Di sisi lain, Wiranto juga mengungkapkan bahwa Kemenko Polhukam telah membentuk Desk Otsus Tanah Papua dan mendirikan kantor perwakilan daerah di Manokwari.

(Baca: Isu Pembelian 5.000 Senjata Merebak, Wiranto Pastikan Negara Aman)

Pembentukan Desk Otsus Tanah Papua tersebut, lanjut Wiranto, bertujuan untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan pengendalian terhadap program pembangunan Kementerian/Lembaga Teknis.

“Sekali lagi untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan pengendalian terhadap program pembangunan Kementerian/Lembaga Teknis bukan terhadap program Pemerintah Daerah. Ini bertujuan agar Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan program pembangunan tepat sasaran dan benar-benar dibutuhkan masyarakat serta menguatkan program dari Pemerintah Daerah,” kata Mantan Menhankam Pangab itu.

Wiranto pun berharap seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat serta jemaat GPKAI dalam menyikapi program pembangunan di Tanah Papua secara bijaksana dan menempatkannya sebagai tanggung jawab bersama.

Dia juga meminta masyarakat dapat memanfaatkan Kantor Perwakilan Daerah Desk Otsus Tanah Papua dengan memberikan masukan kepada Pemerintah dalam proses pembangunan Tanah Papua.

“Saya berharap Rakernas ini dapat menghasilkan program kerja yang dapat mewujudkan karakter masyarakat Papua yang memiliki keimanan dan wawasan kebangsaan yang kuat dalam mendukung proses pembangunan demi mewujudkan Tanah Papua yang damai dan sejahtera,” tuturnya.