Salin Artikel

KPK Bantah Agus Rahardjo Terlibat Korupsi Pengadaan Alat Berat

Tudingan Agus terlibat kasus ini sebelumnya disampaikan oleh Panitia Khusus Hak Angket KPK, yang menyatakan bahwa Agus terlibat pada saat menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Bantahan Agus terlibat kasus tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Kami sudah tanyakan juga, tentu saja hal tersebut tidak benar dan kita harus bedakan antara kewenangan LKPP dengan pengadaan itu sendiri. Itu pasti dua hal yang berbeda," kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

Febri mengakui, ini bukan merupakan tuduhan baru dari Pansus Angket terhadap Agus Rahardjo. Sebelumnya, pansus juga menuding Agus terlibat pada kasus e-KTP.

Dalam fakta sidang, lanjut Febri, sudah dipaparkan sangat jelas bahwa LKPP saat itu merekomendasikan agar e-KTP tidak digabungkan.

"Dan kalau saja waktu itu Kemendagri atau terdakwa mengikuti hal itu, tentu tidak akan terjadi seperti saat ini," ujar Febri.

(Baca: Saksi Sebut Lelang Proyek E-KTP Tak Ikuti Saran LKPP)

Febri juga menyinggung soal pemilihan pimpinan KPK yang ketat. Proses ketat itu terjadi saat masih di pansel yang dibentuk Presiden saat itu, maupun saat dipegang Komisi III DPR.

"Karena itu banyak pihak-pihak lain yang tidak terpilih bahkan tidak masuk dalam proses wawancara di Komisi III. Clearence (penyisihan)-nya melibatkan banyak institusi saat itu. Termasuk juga kepolisian, BIN, KPK, PPATK, dan instansi terkait," ujar Febri.

"Kalau sekarang dimunculkan oleh beberapa pansus angket tentu saja menurut kami sebuah kejanggalan," ujar Febri.

Febri menyatakan, KPK tidak mau menghabiskan waktu untuk memikirkan tudingan Pansus Angket KPK. Sebab, sekarang banyak kasus besar yang tengah ditangani KPK.

"Energi KPK akan lebih fokus menangani kasu besar tersebut seperti e-KTP. Kemudian kita juga menangani kasus lain yang lebih besar misalnya indikasi kerugian negaranya yaitu BLBI, ada sejumlah OTT yang kita hadapi, energi KPK yang terbatas, lebih baik diprioritaskan ke sana," ujar Febri.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/22/20152531/kpk-bantah-agus-rahardjo-terlibat-korupsi-pengadaan-alat-berat

Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke