Salin Artikel

Fahri Hamzah Nilai Jokowi Dukung Pansus, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Salah satu caranya, menurut Fahri, adalah dengan tidak mau berkonsultasi karena proses di Pansus Angket KPK masih berjalan.

Namun, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tidak sependapat dengan pernyataan Fahri Hamzah. Dia masih menilai bahwa KPK memberikan dukungan penuh kepada KPK.

"(Presiden) mendukung kami (KPK) kok," kata Saut ditemui usai pemutaran film antikorupsi di Erasmus Huis, Jakarta, Jumat (22/9/2017).

Saat ditanya, apakah ada saling klaim dukungan antara KPK dan DPR terhadap respons Jokowi, Saut malah tertawa.

"Haha, mendukung kami kok. Mendukung kami," ucapnya.

Saut mengatakan, respons Jokowi yang belum menanggapi permintaan konsultasi yang diajukan Pansus Angket KPK bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia.

Saat ini Indonesia mendapatkan poin 37 untuk indeks persepsi korupsi. Penilaian ini diberikan oleh delapan lembaga. Beberapa aspek yang paling dinilai di antaranya pelayanan masyarakat, perilaku pemimpin nasional, serta perilaku tokoh daerah.

"Jadi kalau Pak Jokowi (merespons) seperti itu, itu sudah firm dia. Bahwa dia enggak mau dipengaruh-pengaruhi," kata Saut.

Dia melanjutkan, jawaban Jokowi atas permintaan Pansus Angket KPK diharapkan dapat mendorong indeks persepsi korupsi lebih baik.

"Karena kalau enggak, nanti orang menilai, lho ini kok Presidennya takut sih. Jadi Jokowi itu sebenarnya bagus buat kampanye antikorupsi," ucap Saut.

Saut menambahkan, jawaban tersebut berarti pula bahwa Jokowi tidak mau dipengaruhu secara politis oleh Pansus Angket KPK.

"Dan buat dunia internasional itu bagus. Dan itu mendorong indeks persepsi korupsi. Itu penilaian kami," ucap Saut.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/22/19594511/fahri-hamzah-nilai-jokowi-dukung-pansus-ini-kata-wakil-ketua-kpk

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke