Salin Artikel

Kasus Rohingya, Fadli Zon Sarankan Indonesia Tarik Dubes RI di Myanmar

Menurut dia, Myanmar telah melakukan pembiaran terjadinya kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya.

Pada pertemuan AIPA, kata Fadli, delegasi parlemen Myanmar juga menolak proposal kemanusiaan yang diajukan Indonesia dalam sidang AIPA.

"Penarikan duta besar merupakan bagian dari tindakan diplomatik untuk mengingatkan dan menekan Myanmar agar mereka memerhatikan suara dunia internasional terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingya," kata Fadli, melalui keterangan tertulis, Selasa (19/9/2017).

Baca: Kepada Sejumlah Menlu, Menteri Retno Ungkap Alasan RI Bantu Rohingya

Ia menilai, sudah saatnya ada peninjauan kembali terhadap relevansi diplomasi basa-basi yang selama ini menjadi trademark ASEAN.

Sikap tegas dalam diplomasi, kata dia, diperlukan tak hanya menyangkut isu-isu bilateral namun juga menyangkut isu mutilateral, regional, dan internasional. Terutama, jika isunya genting dan prinsipil.

"Sudah saatnya ASEAN berubah sehingga tak sekadar menjadi organisasi arisan," ujar dia.

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar, menurut Fadli, membuktikan bahwa diplomasi basa-basi justru kontraproduktif terhadap penciptaan perdamaian.

Ia yakin, penarikan Duta Besar Indonesia dari Myanmar tak akan berdampak banyak terhadap kepentingan nasional, terutama pada hubungan perdagangan kedua negara.

Fadli menyebutkan, angka perdagangan dengan Myanmar nilainya terus anjlok.

"Jika pada 2013 nilai ekspor Indonesia ke Myanmar mencapai 556 juta dollar AS. Pada 2016 nilainya tinggal 145 juta dollar AS saja," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto sebelumnya meminta masyarakat berpikir cerdas dan tidak emosi dalam menanggapi peristiwa kekerasan yang dialami warga Rohingya.

Wiranto sempat mengungkapkan rasa heranya ketika ada tuntutan dari sekelompok masyarakat agar pemerintah mengusir Duta Besar Myanmar untuk Indonesia di Jakarta.

(baca: Jokowi: Menangani Masalah Myanmar Tak Cukup dengan Kecaman)

Tuntutan tersebut sempat dilontarkan sebagai bentuk protes terhadap aksi kekerasan yang mematikan terhadap warga Rohingya.

Wiranto menuturkan, pengusiran dubes Myanmar justru akan merugikan dan memperparah kondisi warga Rohingya.

Sebab, Indonesia akan kesulitan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sementara, hanya Indonesia yang memiliki akses untuk melobi Pemerintah Myanmar.

Di sisi lain, kata Wiranto, pengusiran duta besar akan berakibat pada memburuknya hubungan diplomatik kedua negara.

"Nah ini kalau ditarik dubesnya, tidak ada hubungan diplomatik, kalau mau mengirimkan bantuan pakai apa? Padahal dibutuhkan bantuan untuk pengungsi Rohingya," kata Wiranto.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/20/06041421/kasus-rohingya-fadli-zon-sarankan-indonesia-tarik-dubes-ri-di-myanmar

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke