Salin Artikel

Rapat Komisi III dengan KPK Bisa Jadi Momentum Klarifikasi Temuan Pansus Angket

Kemungkinan, sejumlah temuan Pansus Hak Angket KPK akan disinggung dalam rapat tersebut, terutama yang membutuhkan klarifikasi dari KPK.

"Bisa saja di Komisi III nanti (anggota) yang ada di pansus juga mempertanyakan," kata Anggota Komisi III Daeng Muhammad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Ia mengatakan, KPK seharusnya juga memberikan konfirmasi terhadap temuan-temuan Pansus.

Baca: PKS Ingatkan Pansus Angket Agar Tak Melemahkan KPK

Hingga saat ini, pihak KPK belum menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam forum Pansus.

Menurut Daeng Muhammad, hal itu diperlukan agar proses Pansus berjalan adil dan terbuka kepada publik.

"Temuan kami itu sebetulnya dijawab saja sama KPK. Fungsi KPK mengonfirmasi temuan kami betul atau tidak," ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sementara itu, Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan, materi-materi di Pansus Angket KPK kemungkinan akan ditanyakan kepada KPK dalam forum RDP bersama Komisi III, Rabu mendatang.

Baca: ICW: Ada Sebagian Anggota Pansus KPK yang Menebar Hoaks

Ia mengatakan, hal ini salah satu upaya Komisi III untuk mendinginkan ketegangan yang sempat muncul.

Isu soal kemungkinan memanggil paksa KPK ke Pansus Angket tak perlu dikembangkan.

Arsul mengatakan, sejumlah hal akan diklarifikasi kepada KPK. Namun, ia enggan membeberkan apa saja materi yang ingin ditanyakan Pansus.

"Kalau saya bocorkan, nanti dia siapin (jawaban), dong. Enggak enak," kata Arsul.

Menurut Anggota Komisi III dari PDI-P Junimart Girsang, poin-poin tersebut juga merupakan bagian dari pengawasan DPR terhadap KPK sebagai mitra kerja.

"Bisa (materi Pansus dibawa ke Komisi III). Itu kan bagian dari pengawasan," ujar Junimart.

Pada 21 Agustus lalu, Pansus merilis 11 temuan awal tanpa meminta klarifikasi KPK.

Baca: Johan Budi: Pak Fahri Itu Anggota Pansus KPK Bukan?

Poin kesebelas temuan Pansus menyebutkan, permasalahan dan kasus terkait pimpinan, mantan pimpinan, penyidik, dan penuntut umum KPK serta temuan-temuan lainnya akan ditindaklanjuti Komisi III DPR.

Misalnya, laporan terhadap KPK oleh Niko Panji Tirtayasa ke Bareskrim Polri, kasus penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan, kematian saksi kunci kasus e-KTP Johannes Marliem, hingga rekaman kesaksian Miryam S Haryani.

Pansus berharap, KPK bersedia datang untuk menjawab temuan-temuan tersebut jika pada saatnya diundang Pansus.

Namun, KPK justru memberi sinyal sebaliknya.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, KPK tak akan memenuhi panggilan Pansus Angket KPK jika diundang.

Dia berpendapat, KPK masih menunggu hasil gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembentukan Pansus. 

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/14432071/rapat-komisi-iii-dengan-kpk-bisa-jadi-momentum-klarifikasi-temuan-pansus

Terkini Lainnya

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke