Salin Artikel

Menurut Sekjen PDI-P, Pansus Tak Benturkan Polri dan KPK

"Tidak ada upaya untuk membenturkan antara institusi negara. Yang dilakukan adalah untuk mendapatkan info sebaik-baiknya karena setiap saksi yang dihadirkan di bawah sumpah," ujar Hasto di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (2/9/2017).

"Sehingga setiap saksi punya tanggung jawab menyampaikan kebenaran di atas kebenaran isu itu sendiri," lanjut dia.

Saat ditanya ihwal friksi antara penyidik Polri dan penyidik internal KPK yang semestinya diselesaikan secara internal, Hasto menjawab sedianya hal itu tak terungkap ke publik bila semua pihak kooperatif dengan kerja Pansus.

(Baca: Selain Direktur Penyidikan, Dua Penyidik KPK Juga Diperiksa Internal)

Karena itu ia, meminta semua pihak menghormati kerja Pansus Angket dalam menghimpun informasi untuk perbaikan KPK. Terlebih, kata Hasto, keberadaan Pansus Angket dijamin oleh konstitusi sebagai salah satu fungsi kontrol lembaga negara lainnya.

"Sikap kami, mari biarkan fungsi dewan dapat berjalan sebaik-baiknya dan ini sebagai bagian juga dari upaya peningkatan kinerja karena siapapun di republik ini terikat konstitusi dan angket adalah untuk meningkatkan kerja KPK," tutur Hasto.

Sebelumnya, Aris Budiman tak mematuhi instruksi pimpinan KPK agar tidak datang memenuhi undangan Pansus Angket KPK. Dalam RDP bersama Pansus, Aris mengaku ada friksi antara penyidik polri dan internal yang tengah bertugas di KPK.

Ia juga mengatakan ada penyidik senior yang tak menginginkan keberadaan penyidik Polri di KPK. Aris langsung disidang internal KPK. Putusan terhadap Aris diperkirakan akan diberikan pekan depan.

Aris juga melaporkan penyidik KPK Novel Baswedan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Laporan itu tengah diproses Polda Metro Jaya

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/02/22162481/menurut-sekjen-pdi-p-pansus-tak-benturkan-polri-dan-kpk

Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke