Setara Institute: Indonesia Harus Jadi Pelopor Penanganan Rohingya

Dia menilai, negara-negara ASEAN tidak bisa berlindung di balik prinsip menghormati kedaulatan Mynamar atas tragedi ini.

"Atas nama kemanusiaan, pemerintah Indonesia harus menjadi pelopor penanganan Rohingya," kata Hendardi melalui keterangan pers, Sabtu (2/9/2017).

Hendardi memandang, pembiaran dunia internasional atas Rohingnya diduga kuat memiliki motivasi politik ekonomi kawasan. Sehingga, Aun San Su Kyi terus memperoleh proteksi politik.

(Baca: Indonesia Gandeng PBB Selesaikan Konflik Rohingya)

"Sebab, belum ada rezim pengganti yang potensial dan akomodatif menjaga kepentingan sejumlah negara-negara yang memiliki kepentingan kuat tersebut," kata dia.

Hendardi melihat, indikasi keterlibatan tentara Myanmar merupakan bukti bahwa kekerasan tersebut dipelopori oleh negara. Oleh karena itu, selain intervensi kemanusiaan, advokasi Myanmar juga sangat mungkin dipersoalkan dalam kerangka kejahatan universal.

"Genosida merupakan salah satu kejahatan internasional yang termasuk kompetensi absolut International Criminal Court (ICC) dengan yurisdiksi internasional," tutur Hendardi.

Potensi gangguan

Krisis Rohingya, menurut Hendardi, lebih merupakan krisis yang didorong oleh dinamika politik dalam negeri Myanmar. Dengan demikian, potensi gangguan keamanan terhadap kawasan tidak akan menyebar sebagaimana penyebaran kelompok ideologis ISIS.

"Gangguan keamanan dalam negeri dan kawasan lebih berupa meningkatnya asylum seeker atau pencari suaka ke Indonesia dan sejumlah kawasan lain," imbuh Hendardi.

Dia pun meminta pemerintah untuk mengantisipasi kelompok-kelompok masyarakat yang mengkapitalisasi isu Rohingya ini untuk kepentingan politik dalam negeri.

"Populisme agama akan mendapat tempat kokoh di tengah krisis kemanusiaan semacam ini, apalagi aktor yang terlibat dalam krisis, berbeda secara diameteral dalam soal agama dan etnis," kata Hendardi.