Gerindra Minta Anggota DPR Tak Mangkir Rapat Demi Kunker Luar Negeri

Pada APBN 2017 besaran dana kunker sebesar Rp 201,7 miliar sedangkan pada RAPBN 2018 anggaran kunker diusulkan sebesar Rp 343,6 miliar.

"Yang pasti misi diplomasi parlemen itu kan harus jalan, tapi anggaran yang sekarang ini saya enggak tahu. Alasan-alasan kenaikannya juga saya belum tahu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Kendati demikian, dengan adanya usulan kenaikan anggaran kunker luar negeri, Muzani meminta anggota DPR tak mencari-cari alasan untuk lebih memilih kunker ketimbang mengikuti rapat di DPR.

Menurut dia, semestinya anggota DPR lebih mendahulukan rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang dan pengawasan lembaga negara daripada kunker luar negeri.

Saat ini, ia melihat kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat pembahasan RUU, pengawasan, dan paripurna cenderung rendah.

(Baca: Tahun 2018, Kunker Luar Negeri DPR Dianggarkan Naik Rp 141,9 Miliar)

"Ya memang begini, misalnya kayak rapat hari ini kan kosong ya, mestinya teman-teman juga tahu skala prioritas. Bepergian, pilihan-pilihan kegiatan itu juga mestinya seperti paripurna, komisi, itu juga sesuatu yang pengambilan keputusannya penting," tutur Muzani.

"Tapi sekali lagi, itu akan banyak bergantung kepda fraksinya masing-masing," lanjut dia.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan usulan kenaikan anggaran kunjungan kerja (kunker) luar negeri DPR pada RAPBN 2018 disebabkan oleh kenaikan kurs Dollar Amerika Serikat (AS).

Oleh karena itu, ia menganggap wajar usulan kenaikan anggaran kunker dari Rp 201,7 miliar menjadi Rp 343,6 miliar.

"Tapi sekali lagi ini jangan men-dispute kemana-mana, bentuknya masih draf. Tapi konteks secara keseluruhan, secara gelondongan, secara makro, tentunya ini masih dalam bentuk draf," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).