Salin Artikel

Jimly Asshiddiqie: Pemilik First Travel Cocok Dimiskinkan

Menurut dia, pemilik First Travel telah menggunakan uang umat untuk keperluan pribadinya. Padahal, calon jemaah umroh telah meniatkan uang tersebut untuk keperluan ibadah.

"Nah kalau orang ini cocok dimiskinkan," kata Jimly saat ditemui di Kantor Pusat Kegiatan ICMI, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).

Jimly menilai wajar jika para jemaah meminta uangnya dikembalikan. Jimly berpendapat, saat ini ada ribuan agen perjalanan yang ada di Indonesia. Beberapa diantaranya, menurut Jimly, menjalankan sistem perusahaannya serupa dengan First Travel.

(Baca: Uang Jemaah First Travel Dipakai untuk Fashion Show Anniesa Hasibuan di New York)

"Pasti ada kemiripan, kan ada ribuan. Mereka pasti ada saling komunikasi satu sama lain, mendengar satu sama lain. Maka harus ditelisik lagi. Kalau kita tanya satu sama lain pasti katanya beda tapi pasti ada kemiripan," kata Jimly.

Sebelumnya, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan sebagai pemilik First Travel ditangkap kepolisian atas dugaan penipuan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nur Syam, mengatakan bahwa kasus First Travel menjadi pelajaran. Kemenag berencana membuat regulasi agar laporan keuangan yang disampaikan biro perjalanan bisa dicek kebenarannya. Regulasi itu dijanjikan akan dibuat dalam waktu dekat.

"Mungkin dalam hal melihat (laporan) keuangan itu, akan kita cek kebenarannya atas laporan itu berdasarkan pandangan ahli, (jadi) ada second opinion," ujar Nur usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/31/01205931/jimlyasshiddiqie-pemilik-first-travel-cocok-dimiskinkan

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke