Kepada Kepala Desa, Kejaksaan Ingatkan Kerawanan Penggunaan Dana Desa

Tujuannya yakni mengedukasi kepala desa agar dana tersebut digunakan sesuai peruntukan.

"Untuk menghindari penggunaan yang tidak semestinya, pelanggaran hukum, dan tujuan tidak tercapai, maka kejaksaan melaksanakannya secara serentak pada hari ini," ujar Adi di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Adi mengatakan, dana desa yang digelontorkan pemerintah jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itu, penegak hukum harus memastikan dana tersebut tepat sasaran.

Adapun materi sosialisasinya yakni terkait tujuan pemerintah memberi dana desa, mekanisme penyaluran, penggunaannya, hingga melaporkan jika menemukan kecurangan dalam penggunaannya.

(Baca: Pemerintah Kecewa Ada Penyelewengan Dana Desa)

"Sehingga proses penggunaan dana desa oleh masing-masing kepala desa dilaksanakan dengan benar, tidak ada penyimpangan dan tujuannya tercapai," kata Adi.

Kejaksaan juga mengingatkan kerawanan penggunaan dana desa dan celah-celah penyelewengannya. Misalnya, dana desa digunakan di luar rencana oembangunan prioritas. Ditemukan juga kasus penggunaan dana desa yang anggarannya sudah masuk anggaran daerah sehingga ada anggaran ganda.

"Termasuk ada kegiatan fiktifnya. Itu kita ingatkan," kata Adi.

Kejaksaan mulai gencar melakukan sosialisasi dana desa tak lama setelah adanya tangkap tangan di Kejaksaan Negeri Pamekasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.

Awalnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta yang menggunakan dana desa.

Anggota LSM melaporkan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi, ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. Laporan itu sempat ditindaklanjuti Kejari Pamekasan dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Tetapi, diduga ada komunikasi beberapa pihak di Kejari dan Pemkab Pamekasan.

Dalam pembicaraan antara jaksa dan pejabat di Pemkab Pamekasan, disepakati bahwa penanganan kasus akan dihentikan apabila pihak Pemkab menyerahkan Rp 250 juta kepada Kajari Pamekasan.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii ingin agar kasus tersebut dihentikan dan menganjurkan untuk menyuap jaksa. Ia juga ikut berkoordinasi untuk menurunkan angka yang disepakati sebesar Rp 250 juta. Akan tetapi, Kepala Kejari menolak menurunkan angka pemberian yang telah disepakati.