Salin Artikel

Sebelum Bangun Gedung Baru, DPR Akan Tinjau Gedung MK dan BPK

Hal itu menyusul rencana DPR membangun gedung kerja baru menggantikan Gedung Nusantara I yang dinilai sudah tak layak digunakan.

"Nanti minggu depan kami coba, kami tinjau ruangan MK, kita tinjau ruangan BPK," ujar Anton di ruangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Rencananya, kunjungan tersebut akan dilakukan pada Jumat pekan depan dan masih dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal DPR.

Baca: Kementerian PU Belum Pernah Audit Konstruksi Gedung DPR Sejak 2009

Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk menunjukkan perbandingan ruangan anggota lembaga negara lain dengan ruangan anggota DPR saat ini.

"Biar perlihatkan sama orang. Ini kamar camat saja lebih bagus (dari ruangan anggota DPR). Kamar lurah saja lebih bagus," ujar Politisi Partai Golkar itu.

Ia menyebutkan, saat pertama dibangun, Gedung DPR diperuntukkan bagi kapasitas 800 orang. Saat itu, anggota DPR masih berjumlah 400 orang.

Dari tahun ke tahun, anggota semakin bertambah. Pada 2019, akan menjadi 575 anggota. Adapun, saat ini anggota DPR berjumlah 560 orang.

Setiap satu orang anggota dibantu oleh dua orang staf dan lima orang tenaga ahli.

"Coba bayangkan, delapan kali 560 itu kan sudah 5.000 orang. Tiap hari. Belum lagi kalau datang tamu, belum lagi wartawan datang. Jadi 5.000 sampai 6.000 lalu lalang," kata dia.

Setelah terjadi gempa pada 2011, ada keretakan pada gedung tersebut sehingga diminta mengurangi beban gedung.

"Kemiringan sih enggak. Tapi 2011 diminta mengurangi beban," ujar Anton.

Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multiyears).

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/15/18323221/sebelum-bangun-gedung-baru-dpr-akan-tinjau-gedung-mk-dan-bpk

Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke