KPU akan Lobi DPR agar Boleh Gunakan Kotak Suara Lama

Sementara ada ketentuan baru dalam Pasal 341 Undang-Undang Pemilu, bahwa kotak suara harus transparan.

KPU pun akan melobi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dalam rapat dengar pendapat (RDP) agar diizinkan menggunakan kotak suara tersisa, sehingga penyelenggaraan Pemilu lebih efisien.

"Ya KPU pokoknya seefisien mungkin. Prinsip Pemilu yang baik seefisen mungkin. Kami akan membuat seefisen mungkin dan kami mengupayakan menggunakan kotak yang masih ada," kata komisioner KPU Ilham Saputra di Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Ilham mengatakan, KPU berharap Komisi II DPR-RI menyediakan waktu pada masa reses ini guna mengagendakan RDP, meskipun hingga saat ini Undang-Undang Pemilu belum juga disahkan sebagai lembaran negara.

"Soal transparannya (kotak suara) seperti apa, nanti akan kami pikirkan. Harus koordinasi lagi dengan DPR," imbuh Ilham.

(Baca: Ketua KPU: Harga Kotak Suara Paling Mahal Rp 200.000 Per Unit)

Sementara itu, mengenai perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan kotak suara sesuai Undang-undang Pemilu, Ilham mengatakan KPU masih harus berkonsultasi dengan DPR, kotak suara mana yang akan dipilih.

"(Anggaran) Belum (tahu). Kami masih hitung, karena kami belum RDP dengan DPR kotak mana yang akan dipakai. Ya penafsiran terhadap kotak suara transparan itu seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman memperkirakan kebutuhan kotak suara untuk Pemilu 2019 mencapai 3 juta.

KPU telah memiliki delapan contoh kotak suara terdiri dari dua bahan dasar, karton dan plastik. Harga pokok kotak suara dari karton sekitar Rp 100.000 per unit. Sedangkan harga pokok kotak suara dari plastik bisa dua kali lipat.

Harga itu belum belum ditambah dengan ongkos distribusinya. Arief mengatakan, ongkos distribusinya bisa Rp 100.000 per kotak suara.

Sehingga, dengan kebutuhan 3 juta dan asumsi harga Rp 200.000-Rp 300.000 per kotak suara, maka kebutuhan anggarannya mencapai Rp 600 miliar hingga Rp 900 miliar.