Salin Artikel

DPR Ajukan Anggaran Rp 5,7 Triliun, PPP Nilai DPR Butuh Gedung Baru

"Kami akan lihat dulu apakah yang diusulkan BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) make sense atau tidak," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Meski begitu, ia menilai DPR memang memerlukan gedung kantor baru. Gedung Nusantara I dinilai sudah tak layak karena kondisi gedung yang sudah miring. Selain itu lift juga kerap bermasalah.

"Lift berapa kali macet, kemarin bahkan jatuh," ucap anggota Komisi III DPR itu.

Baca: Perlu Renovasi Gedung, DPR Mengaku Hanya Minta Anggaran Rp 5,7 T

Masyarakat yang menilai DPR tak menerlukan gedung baru, kata dia, mungkin memang belum pernah mengunjungi gedung DPR dan mengetahui kondisinya.

"Kami saja wiridan (dzikir) terus setiap naik lift," selorohnya.

Pembangunan gedung kantor yang lebih layak, menurut dia, adalah prioritas. Ruangan anggota-anggota dewan, kata dia, bahkan kalah bagus dibandingkan ruangan Kapolsek.

Baca: Fadli Zon Anggap Wajar Kenaikan Anggaran DPR

Adapun untuk kemungkinan dibangunnya apartemen bagi anggota dewan yang berlokasi di tanah bekas Taman Ria Senayan, menurut dia, belum merupakan prioritas.

"Yang paling prioritas perlu dilakukan adalah gedung kantor. Dan dibangun sesuai dengan standar pemerintah saja," ucap Arsul.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing menyatakan, total anggaran yang diajukan DPR pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.728.308.210.000. Rinciannya, Rp 4.024.410.881.000 untuk (satuan kerja) dewan. Sedangkan sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR.

Anton menganggap permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2018 wajar karena besarannya hanya 0.35 persen dari APBN 2018.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/11/14582721/dpr-ajukan-anggaran-rp-5-7-triliun-ppp-nilai-dpr-butuh-gedung-baru

Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke