PAN Akan Keluar karena Pansus Angket Berpotensi Ganggu Kinerja KPK

Hal itu menjadi salah satu hal alasan PAN berniat mengevaluasi keberadaan perwakilannya di pansus.

"Ada kecenderungan, pendapat masyarakat itu, seolah pansus tidak obyektif. Ada seperti pesan-pesan khusus," kata Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Hal itu terlihat dari rencana pansus memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, juga pihak lain seperti mantan anak buah Muhammad Nazaruddin, Yulianis; terpidana kasus suap sengketa pilkada Mukhtar Effendi; serta keponakannya, Miko Panji Tirtayasa.

Yandri melihat kerja-kerja pansus sejauh ini berpotensi mengganggu kerja KPK.

"Dan saya kira mungkin melenceng dari makna ketika kami bergabung untuk perkuat KPK," tuturnya.

Dalam waktu dekat, evaluasi menyeluruh terhadap keikutsertaan PAN di angket KPK akan dilakukan. Nantinya, tiga perwakilan PAN di pansus akan diminta untuk melaporkan progres kerja pansus, apakah sudah sesuai dengan harapan PAN.

Adapun saat ini, tiga perwakilan PAN di pansus adalah Mulfachri Harahap, Daeng Muhammad dan Muslim Ayub.

"Nanti hasil evaluasi secara menyeluruh itu PAN akan memutuskan menarik atau tidak. Tapi kecenderungan kuat untuk menarik itu ada," tuturnya.

(Baca: Pansus Angket Lemahkan KPK, PAN Akan Tarik Anggotanya)

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra memutuskan untuk menarik diri dari Pansus Angket KPK. Dengan mundurnya Gerindra, tinggal tersisa enam partai yang terdaftar dalam keanggotaan pansus. Enam partai tersebut merupakan enam partai pendukung pemerintah.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan pada Rabu (25/7/2017) kemarin menyatakan, PAN melihat perkembangan pansus selama sebulan ke depan. Setelah itu partainya akan menentukan sikap.

Namun, ia tetap menginstruksikan anggota fraksinya agar menjamin tak ada agenda yang melemahkan KPK di dalam pansus.

"Saya dukung penuh KPK. Ingat, dulu kan saya ikut (menentang), tapi karena jalan terus pansusnya, saya ikut mengawal. Termasuk mau diboikot anggaran, kami menentang," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).