Pansus KPK Diisi Fraksi Pendukung Pemerintah, Jokowi Diminta Bersikap

Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi mengatakan, kondisi tersebut akan merugikan Presiden Jokowi. Sebab, pansus angket saat ini banyak dianggap sebagai cara melemahkan KPK.

"Bagaimana mungkin Presiden antikorupsi didukung oleh partai partai yang mengusung pelemahan KPK," kata Apung saat dihubungi Kompas.com, Selasa (25/7/2017).

Apung mengatakan, selaku kepala negara, Presiden Jokowi bisa mengeluarkan pernyataan keras bahwa pansus angket saat ini sudah kehilangan arah. Namun, sebagai politisi, Jokowi juga bisa mengkonsolidasikan parpol pendukung agar membubarkan pansus hak angket KPK.

(Baca: Ketika Akun Instagram DPR Unggah "KPK Kerjanya 'Nguping'"...)

Apung mengatakan, konsolidasi semacam ini sudah berhasil dilakukan Jokowi untuk menggolkan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang menjadi inisiatif pemerintah. Kecuali PAN, seluruh fraksi pendukung pemerintah di DPR mendukung UU pemilu dengan presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

"Jangan sampai begini, UU Pemilu saja bisa dikonsolidasikan Jokowi, ini KPK kok dibiarkan diserang partai pendukungnya?" ucap Apung.

Apung mengingatkan bahwa sebentar lagi akan memasuki pemilu 2019. Apabila Jokowi gagal mengkonsolidasikan partai pendukungnya, maka kemungkinan bisa berdampak pada jebloknya tingkat elektabilitas.

(Baca: Pansus Angket KPK Bantah Pembahasannya Tak Fokus)

"Harusnya Jokowi kondisikan partai pendukung agar tidak liar, segera bubarkan panitia angket KPK yang tidak jelas. Ini tantangan Jokowi, berani atau tidak, antikorupsi atau tidak," tambah Apung.

Jokowi sebelumnya meminta jangan sampai ada pikiran untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini disampaikan Jokowi saat dimintai tanggapannya terkait hak angket KPK. Namun, di sisi lain, Jokowi menegaskan bahwa hak angket KPK adalah wilayah DPR.