Gerindra Tunggu Kesediaan Prabowo Jadi Capres 2019

Hal itu, kata dia, tinggal menunggu kesediaan dari Prabowo.

"Jawaban beliau inilah yang kami tunggu sampai sekarang. Belum ada jawaban beliau, tapi Insyaallah beliau tetap kuat dan sehat," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

(baca: Prabowo Akan Bertemu SBY Bahas Pemilu 2019)

Menurut Muzani, hal itu merupakan kehendak kuat keluarga besar Gerindra. Tak ada suara-suara yang menginginkan figur lainnya untuk maju.

"Seluruh keluarga besar, kader dan pengurus Partai Gerindra sama sekali tidak ada debat untuk kembali meminta kesediaan beliau (maju pilpres)," tutur Muzani.

Komunikasi untuk bekerja sama dengan partai-partai politik lain saat ini juga sudah mulai terbangun.

(baca: Fadli Zon: Pemerintah Berusaha Jegal Prabowo Jadi Capres 2019)

Menutut dia, ada kehendak dan keinginan agar Prabowo kembali diusung bersama-sama untuk menjadi capres selanjutnya.

"Satu sisi menjadi kehendak kuat arus kami di Gerindra, tapi di sisi lain juga kehendak dari sejumlah elite di pimpinan partai-partai tersebut," kata Ketua Fraksi Gerindra di DPR itu.

Prabowo sebelumnya sempat menyinggung wacana pencalonannya dalam Pilpres 2019.

(baca: Prabowo: Kalau Ingin Saya Jadi Presiden 2019, Kalian Harus Kerja Keras)

Saat mengkampanyekan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Januari 2017, Prabowo meminta para pendukung bisa memenangkan Pilkada DKI.

"Saudara-saudara, kalau kalian ingin saya jadi presiden 2019, Anies-Sandi gubernur DKI, betul? Di 2019, kalian harus kerja keras, kalian juga harus kerja keras di Februari 2017, jangan di sini teriak-teriak," kata Prabowo dalam sambutannya ketika itu.

Gerindra sebelumnya ingin agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dihapus dalam Pilpres selanjutnya.

Dengan demikian, setiap parpol bisa mengusung sendiri pasangan capres-cawapres.

(baca: Survei 'Kompas': Elektabilitas Jokowi 41,6 Persen, Prabowo 22,1 persen)

Namun, dalam UU Pemilu yang baru disahkan, presidential threshold yang ditetapkan sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.

Acuannya berdasarkan hasil Pemilu 2014. Dengan demikian, perlu ada koalisi untuk mengusung capres-cawapres.

Beberapa parpol sudah mendeklarasikan akan mengusung Joko Widodo dalam Pilpres 2019.