Ketum PPP: Kami Partai Islam Pertama yang Usung Jokowi

Itu pula, menurut Romi, sapaan Romahurmuziy, yang menjadi alasan PPP selaku partai berazaskan Islam untuk mendukung Jokowi pada Pemilu 2019.

"Kali ini kami berikan dukungan lebih awal bahkan sebagai partai politik Islam kamilah yang pertama memberikan dukungan untuk memberikan warna Islam lebih kental," kata Romi seusai menutup Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

Romi melanjutkan, dukungan PPP selaku partai Islam kepada Jokowi sekaligus menepis keraguan publik terhadap komitmen Jokowi dalam membela kepentingan umat Islam di Indonesia.

(Baca: Jokowi Kini Kantongi "Tiket" Pilpres 2019...)

Ia pun meyakini konstiuen PPP yang hampir semuanya beragama Islam jug menerima pencapresan Jokowi di pemilu 2019.

Romi menambahkan, dukungan PPP selaku salah satu perwakilan kelompok Islam di Indonesia kepada Jokowi yang diusung partai nasionalis, yakni PDI-P, merupakan sejarah yang berulang dalam perpolitikan Indonesia.

"Kami meyakini bahwa dengan mempertahankan karakter PPP sebagai wadah persatuan umat Islam, ini menjadi warna sendiri karena negara ini terlalu besar untuk diurus satu kelompok saja. karena itu ke depan yang dibutuhkan adalah koalisi abang (merah-nasionalis) ijo (hijau-islam)," lanjut dia.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mendaklarasikan pencapresan Presiden Jokowi di Pemilu 2019. Deklarasi tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam pidato politiknya di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

(Baca: PPP Anggap Diamnya Jokowi sebagai Bentuk Setuju Maju Pilpres 2019)

"Penetapan capres dari PPP secara resmi, PPP kembali mencalonkan Presiden Jokowi di Pemilu 2019," ujar Romi, sapaan Romahurmuziy.

Deklarasi oleh Romi tersebut langsung disambut takbir oleh dan tepukan tangan oleh seluruh kader PPP yang hadir di sana.

Deklarasi pencapresan Jokowi di Pemilu 2019 dilakukan PPP sehari setelah RUU Pemilu disahkan dengan dimenangkannya usulan pemerintah dalam isu presidential threshold, yakni berads di kisaran 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.