Salin Artikel

Jokowi Minta Nelayan Berinovasi dan Tak Hanya Bicara soal Cantrang

Hal ini diucapkan Jokowi saat menutup rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Malang, Jawa Timur, Selasa (20/7/2017). Hadir dalam acara ini para wali kota dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

"Kita masih banyak berbicara masalah cantrang, masalah kapal trol, banyak negara lain sudah berbicara lain, sudah berbicara offshore aquaculture, bagaimana memelihara ikan di tengah laut," kata Jokowi.

Jokowi meyakini Indonesia mengejar ketertinggalan asalkan mau berusaha lebih keras. Kalau pun belum mampu dari sisi teknologi dan sumber daya, maka Indonesia bisa menggandeng negara-negara lain yang sudah berhasil membangun offshore aquaculture.

"Kota mana yang dekat laut, cari partner. Bisa dari Taiwan, bisa dari Norwegia. Mereka semua sudah punya ini," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, para kepala daerah mempunyai tanggung jawab untuk membuat nelayan di daerahnya menjadi lebih modern. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menciptakan program inovatif yang melibatkan langsung para nelayan lokal.

"Di sana yang mengerjakan nelayan juga di negara mereka. Di sini yang mengerjakan nelayan juga bisa, saya yakini bisa. Mungkin nanti dari 1.000 nelayan, yang bisa melakukan ini hanya 100, enggak apa-apa, tapi kita bisa melakukan itu," ucap Jokowi.

Sebelumnya, sejumlah nelayan memang memprotes kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal Cantrang. Susi melarang nelayan menangkap ikan dengan cantrang karena dianggap tak ramah lingkungan.

Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai lambat dalam menghadirkan alat penangkap ikan pengganti cantrang.

Akhirnya, cantrang tetap dibolehkan sampai akhir tahun ini, sambil menunggu alat penangkap ikan yang ramah lingkungan disalurkan secara merata ke seluruh nelayan.

https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/23413911/jokowi-minta-nelayan-berinovasi-dan-tak-hanya-bicara-soal-cantrang

Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke