Salin Artikel

Penjelasan BIN soal Kartel yang Ingin Menggeser Susi Pudjiastuti

Dalam sambutannya di Halaqah Nasional Alim Ulama, Budi menyatakan ada kekuatan kartel yang ingin menggeser Susi Pudjiastuti dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Deputi VI Bidang Komunikasi dan Informasi BIN, Sundawan Salya, hadir dalam pertemuan tersebut mewakili BIN. Seusai pertemuan, ia mengaku perbincangan dengan Masyarakat Perikanan Nusantara sangat konstruktif.

Ia mengungkapkan, maksud dari pernyataan Kepala BIN, yang dimaksud kartel bukanlah asosiasi nelayan dan pengusaha di bidang perikanan. Sundawan mengatakan pernyataan Kepala BIN merupakan hasil deteksi dini BIN terkait kartel perikanan.

"Statement beliau, hasil deteksi dini dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, yuk mari menjadi bagian dari solusi, jangan bagian dari masalah," ujar Sundawan seusai pertemuan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2017).

(Baca: Kepala BIN Budi Gunawan: Kekuatan Kartel Bermain agar Bu Susi Diganti)

"Bahwa ini kita harus jadi satu. Menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ada yang jadi korban. Baik nelayan maupun pemerintah," lanjut dia.

Ia menambahkan, Susi merupakan bagian dari pemerintah sehingga ia menilai wajar pernyataan Budi Gunawan.

Sundawan menyampaikan BIN selama ini terus memantau aspek keamanan di bidang perikanan. Berdasarkan pantauan BIN, saat ini mulai ada gerakan tertentu yang berpotensi membuat situasi keamanan tidak kondusif.

"Oleh karena itu, kami mencoba berbincang dengan Masyarakat Perikanan Nusantara yang merupakan pool dari beberapa organisasi. Mari kita cari solusinya, tanpa kita harus menyentuh kebijakan Ibu Susi (Pudjiastuti). Itu bukan domain kami. Bukan kewenangan kami," kata Sundawan.

"Kewenangan kami adalah menjaga keamanan. Kami pilar utama dalam menjaga kemanan. Kita akan menjaga bersama. Insya Allah ke depan kondusif," lanjut dia.

(Baca: Susi Pudjiastuti Masuk Radar PDI-P untuk Pilkada Jabar)

Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini dikuasai oleh kartel pangan dan energi.

Menurut Budi, kartel ini sulit diberantas karena memiliki jaringan yang sangat luas. Ia menyebutkan, kartel tersebut saat ini tengah berusaha menggoyang Susi Pudjiastuti dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan. Misi ini dilancarkan karena bisnis mereka terganggu dengan kinerja Susi.

"Bu Susi sekarang sedang mengalami serangan balik yang sangat kuat, demo nelayan dan sebagainya," kata Budi Gunawan, saat menjadi pembicara dalam Halaqah Nasional Alim Ulama se-Indonesia di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

"Kekuatan ini lah yang bermain untuk Ibu Susi diganti," tambah Budi.

https://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/19123771/penjelasan-bin-soal-kartel-yang-ingin-menggeser-susi-pudjiastuti

Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke