Salin Artikel

Program Redistribusi Lahan Siap Dilaksanakan di 6 Daerah Pulau Jawa

"Ada enam daerah di Pulau Jawa yang sudah ditetapkan jadi prioritas program. Dua di Jabar, dua di Jateng, dan dua di Jatim," ujar Darmin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor Jawa Barat, Jumat (14/7/2017).

"Presiden jadi tinggal memilih mana yang mau di-launching pertama," lanjut dia.

Darmin enggan menjelaskan siapa saja kelompok masyarakat yang ditargetkan sebagai penerima program tersebut.

Ia memastikan, kelompok masyarakat itu murni berasal dari masyarakat setempat, bukan perusahaan.

"Dari enam daerah itu sudah banyak masyarakat yang siap," ujar Darmin.

Baca: Redistribusi Lahan Pertama Sasar Petani

Untuk tahap selanjutnya, Darmin mengatakan, pondok pesantren dan koperasi akan menjadi penerima program.

Harus produktif

Secara sederhana, program ini berbentuk pemberian hak guna seluas bidang tanah milik BUMN kepada masyarakat untuk dikelola.

"Misalnya diberikan lahan 1.000 hektare untuk holtikultura ya, bisa melon, cabai, jagung dan lain-lain," ujar Darmin.

Hak guna itu memiliki jangka waktu, misalnya 30 tahun.

Setiap lima tahun, pemerintah akan mengecek apakah lahan itu produktif atau tidak.

Jika tidak, pemerintah akan mengevaluasi di mana letak kesalahannya.

Dalam evaluasi itu, jika ditemukan kesalahan ada pada masyarakat yang mengelola, maka pemerintah akan mengganti dengan kelompok masyarakat yang lain.

Demi kelancaran produktivitas lahan, pemerintah menugaskan pendamping bagi masyarakat pengelola lahan.

"Selain itu, kami sediakan off taker-nya. Karena kalau tidak ada off taker-nya, bank tidak akan mau kasih pinjam uang (modal)," papar Darmin.

https://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/16261181/program-redistribusi-lahan-siap-dilaksanakan-di-6-daerah-pulau-jawa

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke