Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menanggapi keluhan Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait penutupan jalan di beberapa titik di Jakarta.

"Itu hanya perasaan beliau (Bambang Widjojanto) ya, kondisi di lapangan seperti itu," kata Dedi saat ditemui di Media Center Kemenpolhukam, Jakarta, Sabtu (25/5/2019).

Dedi mengatakan, penutupan jalan di beberapa titik di Jakarta termasuk arah menuju Mahkamah Konstitusi (MK) telah dipertimbangkan melalui rapat koordinasi antara Polri, TNI dan Pangdam.

"Polri, TNI, dan Pangdam menentukan tentang langkah apa yang diambil terkait penutupan ruas jalan. Nanti akan dipertimbangkan bersama Pangdam ya," ujarnya.

Baca juga: Sulit Akses ke MK, Tim Hukum BPN Keluhkan Jalanan yang Diblokade

Sebelumnya, Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengeluhkan sulitnya akses menuju Mahkamah Konstitusi saat mereka ingin mengajukan gugatan sengketa hasil pilpres, Jumat (24/5/2019).

Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto mengeluhkan jalanan di sekitar MK yang ditutup polisi.

"Tadi kami lihat di aplikasi Waze bahwa tidak bisa lewat jalan utama. Itu sebabnya kami lewat jalan belakang, lewat belakang dari kantor. Tetapi kemudian di belakang kami enggak bisa masuk katanya suruh ke depan," ujar Bambang dalam konferensi pers seusai mengajukan gugatan pilpres di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat.