Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPD Paparkan Keluhan Masyarakat Kaltim terhadap PLN

Kompas.com - 08/07/2017, 12:17 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Senator DPD RI asal Kalimantan Timur Aji Muhammad Mirza Wardana mengaku banyak keluhan masyarakat terkait ketersediaan listrik di luar pulau Jawa. Ini termasuk di daerah yang dia wakili, Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur, kata dia, terkenal sebagai penghasil sumber daya alam yang kaya, terutama batubara. Ironisnya, beberapa daerah terpencil di sana juatru tidak mendapatkan pasokan listrik.

"Daerah saya punya sumber daya batubara, gas, tapi biaya operasional untuk listrik besar sekali," ujar Aji dalam diskusi "Polemik" bertajuk "Listrik, Rakyat, dan PLN" di Jakarta, Sabtu (8/7/2017).

Contohnya, kata dia, wilayah Kutai Kertanegara yang terletak di pinggiran sungai dan dekat dengan tambang batubara. Ironisnya, dengan sumber daya yang tersedia, justru daerah itu belum seluruhnya dialiri listrik.

Aji mengatakan, alasannya antara lain karena daerah tersebut berada di pelosok sehingga sulit dijangkau.

"Makanya, setiap daerah punya karakter berbeda. Ada yang jarak antarkampung dekat, ada juga yang jauh dan PLN malah menyerah," kata Aji.

Di Kaltim, PLN membangun pembangkit listrik tenaga gas. Namun, pasokannya sangat terbatas sehingga digantikan dengan solar.

Aji menganggap, koordinasi PLN dengan Pertamina sebagai pemasok gas tidak berjalan baik.

"Semestinya Pertamina mengalirkan gas setiap menit, tapi tidak dilakukan. Sehingga PLN yang mau menekan biaya listrik, malah tidak terjadi," kata Aji.

(Baca juga: YLKI: Pemangkasan Subsidi Listrik Harus Diimbangi Mutu Pelayanan PLN)

Di samping itu, tidak sedikit keluhan yang masuk mengenai seringnya pemadaman listrik. Hal ini dianggap tidak sebanding dengan penerapan tarif listrik, terlebih setelah adanya lemangkasan subsidi.

"Sering tidak memperhitungkan kesulitan masyarakat. Seringkali ketika pembayaaran listrik jatuh tempo, terus nagih. Ketika pemadaman, tidak ada tanggung jawab," kata Aji.

Kompas TV PLN: Hanya Pelanggan Mampu yang Subsidinya Dicabut

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com