Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MA: Rekrutmen Hakim Dimulai Pertengahan Juli

Kompas.com - 28/06/2017, 13:54 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Witanto mengatakan, proses rekrutmen hakim akan dimulai pada pertengahan Juli 2017.

Rekruimen tersebut untuk mengisi formasi hakim-hakim di sejumlah pengadilan.

"Rencananya pembukaan pendaftaran akan dilakukan pada pertengahan Juli tahun ini," kata Witanto saat dihubungi, Rabu (28/6/2017).

Namun, Witanto belum bisa memastikan tanggal pendaftaran dimulai. Bagitu juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi para pendaftar.

Saat ini, MA sedang mempersiapkan mekanisme rekrutmen tersebut.

"Dari MA sedang membuat regulasi untuk membentuk panitia penerimaan dan tata cara penerimaan pendaftaran," kata dia.

Proses seleksi hakim digelar sehubungan terbitnya Peraturan MA (Perma) Nomor 2 Tahun 2017 yang berisi tentang pelaksanaan pengadaan hakim secara internal dan disetujuinya permintaan MA oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait formasi hakim.

"Yang telah mendapat persetujuan Kemenpan RB adalah 1.684 orang (hakim) dengan rekrutmen sementara menggunakan sistem rekrutmen CPNS sebelum UU Jabatan Hakim selesai diundangkan (masih dibahas di DPR)," kata Witanto.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) menyampaikan bahwa KY berharap agar MA tidak hanya fokus pada pemenuhan jumlah kebutuhan dalam proses rekrutmen hakim.

Sedianya, MA dalam melakukan seleksi juga fokus pada kemampuan peserta menguasai bidang hukum dan peradilan.

Menurut Farid, saat ini masyarakat Indonesia menginginkan adanya generasi hakim yang baru dan jauh lebih baik.

Oleh karena itu, MA harus benar-benar selektif agar publik merasa yakin bahwa rekrutmen hakim ini akan memberikan kepastian keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.

KY, kata Farid, menyarankan agar proses rekrutmen tidak hanya dilakukan satu kali.

Sebab untuk memeroses calon hakim dengan jumlah kebutuhan sekitar 1.600 orang hakim akan menjadi beban yang sangat berat, apalagi bila dilakukan dalam waktu bersamaan.

"Bisa juga dibagi dalam beberapa bagian, tidak dalam satu kali pukul (perekrutan)," kata Farid melalui pesan singkatnya, Jumat (23/6/2017).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com