Tahun 2019, Kemenko PMK Targetkan 86 Juta Pekerja Ikut Jaminan Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Satya Sananugraha mengatakan kementeriannya menargetkan sebanyak 86 juta pekerja sektor formal dapat mengikuti jaminan sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti diberitakan sebelumnya, hingga Mei 2017 peserta aktif dan non aktif BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 47 juta pekerja. Jumlah ini dinilai masih jauh dari target pemerintah.

"(Target) 86 juta di 2019," kata Satya, saat ditemui usai acara buka puasa bersama media, di kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2017).

Satya berharap, semakin banyak pekerja yang mengikuti jaminan sosial maka semakin bagus. Namun, dirinya melihat, belum banyak pekerja yang ikut jaminan sosial lantaran belum teredukasi mengenai keuntungan memiliki jaminan sosial.

Tak hanya para pekerja, pengusaha juga dinilai belum punya pemahaman soal hal ini.

(Baca: Tunggakan 3 Daerah Ini ke BPJS Kesehatan Capai Puluhan Miliar)

"Kalau (kendala) kemarin itu literasi tentang sistem jaminan asuransi ketenagakerjaan yang masyarakat belum tahu. Jadi masyarakat belum sadar sepenuhnya bahwa keuntungan ikut program itu seperti apa. Nah, bukan masyarakat aja, termasuk mungkin pemilik perusahaannya atau pimpinan institusi. Mungkin seperti itu," ujar Satya.

Karenanya, hari ini Kemenko PMK bersama BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program penghargaan bagi pengusaha dan pemerintah daerah yang aktif mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tujuannya agar kedua pihak itu berpartisipasi di dalam mengikuti program perlindungan sosial untuk tenaga kerja mereka.

"Karena, sampai sekarang itu baru dari total 47 juta pekerja sektor formal, (atau) baru 54 persen yang daftar di BPJS tenaga kerja," ujar Satya.

(Baca: Riset Prakarsa: Pasien BPJS Kesehatan Merasa Dokter Kurang Peduli)

Sebelumnya, Kemenko PMK dan BPJS Ketenagakerjaan akan memberi penghargaan kepada pemerintah daerah dan pengusaha yang aktif mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penghargaan ini dinamakan Paritrana yang berasal dari bahasa Sansekerta dan berarti perlindungan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan penilaian akan dilakukan mulai Selasa (20/6/2017) hingga (31/10/2017) mendatang.

"Kami yakin pemberian penghargaan ini akan menambah kepedulian dan literasi masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan kemandirian, apabila terjadi resiko sosial ekonomi. Seperti kecelakaan, kematian, atau memasuki usia tidak produktif," kata Agus, pada acara launching "Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjan Tahun 2017", di Kemenko PMK, Jakarta Pusat.

Dia mengklaim pemberian penghargaan ini akan menumbuhkan antusiasme kepada pemerintah daerah dan pengusaha untuk berperan aktif mendorong seluruh stakeholder pada penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasalnya, seluruh dunia telah menyepakati bahwa jaminan sosial merupakan suatu hak dasar tiap warga negara untuk mendapat jaminan perlindungan jika terjadi resiko sosial.

Dia berharap, pemberian penghargaan ini dilakukan tiap tahunnya. Pemberian penghargaan rencananya akan diberikan kepada pemerintah kota, kabupaten, provinsi, dan pengusaha pada pekan pertama Desember 2017.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan memberi penghargaan tersebut bertepatan dengan ulang tahun BPJS Ketenagakerjaan pada 5 Desember 2017.