Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud Klaim Penerima KIP Capai 80 Persen

Kompas.com - 12/06/2017, 15:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengklaim hingga Juni 2017, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah mencapai 80 persen.

"Desember 2016 kemarin itu 70 persen. Saat ini mungkin 80 persen sudah terdistribusi," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Peningkatan jumlah penerima KIP tersebut, diakui Muhadjir, setelah pihaknya melakukan manuver.

Sebenarnya, penerima KIP didasarkan pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) milik Kementerian Sosial.

(Baca: 2,9 Juta Anak Belum Terjangkau KIP)

Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, distribusi menjadi tidak sinkron saat mengacu pada data tersebut.

"Data itu belum by name by address. Jadi ada kartu yang tidak match antara nama dan alamatnya. Itu yang buat distribusi itu agak repot," ujar Muhadjir.

Muhadjir pun mengusulkan kepada Presiden agar distribusi KIP bersumber pada Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dengan begitu, penerima KIP pasti tepat sasaran lantaran bersumber pada data sekolah.

"Selain dari Dapodik, kami juga menyasar penerima KIP itu berdasarkan penerima Kartu Perlindungan Sosial dan Kartu Keluarga Sejahtera. Begitu kartu-kartu itu datang, nah kami berikan KIP juga untuk anaknya," ujar Muhadjir.

(Baca: Jokowi: Ketahuan Beli Pulsa, KIP Dicabut)

Di sisi lain, tingkat ketepatan sasaran penerima KIP meningkat jauh dibandingkan pada era Mendikbud sebelum Muhadjir.

Jika sebelumnya, persentase ketepatan sasaran sekitar 22 persen, kini persentase ketepat sasarannya mencapai 70 persen.

Artinya, penerima KIP saat ini benar-benar berasal dari kalangan ekonomi bawah.

Kompas TV Jokowi Kagumi Kecerdasan Siswa SD Saat Bagikan KIP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com